Jatuhnya Aset Pemkot Surabaya ke Pihak Lain Karena Lemahnya Administrasi Masa Lalu

April 4, 2017

 

Surabaya – penamerahputih.com – Banyak aset milik Pemerintah Kota Surabaya berpindah tangan ke pihak swasta. Kondisi tersebut membuat Walikota Surabaya Tri Rismahari terus berupaya melakukan pengembalian aset yang jatuh ke tangan pihak lain tersebut.

Walikota Risma menerangkan, ada beberapa aset pemkot yang akan diperjuangkan untuk diambil alih. Setidaknya ada 11 aset yang lepas dari tangan Pemkot Surabaya. “Baru dua aset yang terendus dugaan korupsi,” kata Risma.

Adapun 11 aset adalah Kantor PDAM Surya Sembada di Jalan Prof Dr Moestopo, Taman Makam Pahlawan di Jalan Mayjen Sungkono, Gedung Gelora Pancasila di Jalan Indragiri, Kolam Renang Berantas di Jalan Irian Barat, Marvel City Mall di Jalan Upa Jiwa, Gedung Sasana Taruna Aneka Star (THR) di Jalan Kusuma Bangsa,  Kantor Satpol PP Surabaya dan PT Abbatoir Suryajaya di Jalan Banjarsugihan-Tandes.

“Kami akan terus berupaya untuk melakukan pengamanan aset dengan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten seperti kejaksaan, KPK dan banyak lainnya,” kata Risma seteleh menghadiri diskusi ‘Upaya Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Aset-Aset Negara dan Daerah, Komparasi Kasus Pemprov DKI Jakarta dan Surabaya’, Senin (3/4/2017).

Hadir pada diskusi Henry Yosodiningrat (anggota DPR dari F-PDI Perjuangan), Tatang Istiawan (Ketua BUMD Watch Jawa Timur), Thony ( Pengamat Kebijakan Politik ) dan Warsono (LSM  Transparancy Center).

Tri Gamarefa Kepala Satgas Tim Korsup Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga hadir menjadi narasumber diacara tersebut mengatakan, bahawa Pemkot Surabaya sudah lama menggandeng KPK dalam melakukan penyelamatan aset Pemerintah kota dan mengukap praktek korupsi aset negara.

Pada 2009, pihak pemkot sudah melakukan sertifikasi aset yang sudah benar-benar dimiliki oleh Pemkot Surabaya. “Maka dari itu KPK berkordinasi dengan BPN. Sekarang sudah banyak aset pemerintah kota yang sudah disertifikatkan,” kata Tri Gamarefa dari KPK.

Dia juga menyambut baik upaya yang dilakukan Walikota Surabaya dalam melakukan penyelamatan aset ini. “Saya senang sekali penyelamatan aset ini diblow-up sedemikian rupa, sehingga kita semua bisa saling waspada,” katanya.

Menurut Tri,  jatuhnya aset pemerintah kota ke tangan pihak lain disebabkan kelemahan di masa lalu yang membuka celah dimanfaatkan para oknum. “Ada kelemahan dalam pengadministrasi, dan ini digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menguasai aset tersebut,” katanya.

Masih menurut Tri, dalam kasus sengketa aset yang sudah diproses di pengadilan ataupun penegak hukum lainnya, KPK tidak dapat melakukan proses hukum. “Kalau sudah diproses di pengadilan maupun intansi penegak hukum lainnya, KPK tidak bisa memprosesnya,” tutup Tri. (istimewa)