Hasil Survey Jeblok, Ketum Golkar Batal Lantik Pengurus DPD II se Jatim

April 9, 2017

Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto batal melantik pengurus DPD tingkat dua se-Jatim, dalam acara Rapimda Partai Golkar Jatim. Pria yang biasa dipanggil Setnov kecewa dengan kinerja para kadernya karena posisi Golkar di Jatim berdasar survei lembaga Indobarometer, berada di posisi ke lima. Golkar berada di bawah PKB, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Gerindra.

Setnov pun memberi tugas DPD I Partai Golkar Jatim untuk mengangkat Ketua Harian. “Saya minta dalam dua hari ini dibentuk ketua harian, dan segera diselesaikan untuk DPD tingkat II yang bermasalah,” kata Setnov di kantor DPD I Partai Golkar Jatim Jalan A Yani Surabaya, Minggu (9/4).

Lebih lanjut dikatakan, hal ini dilakukan untuk mendongkrak suara Golkar di Jawa Timur. “Saya tidak akan melantik sebelumnya semuanya selesai, termasuk dua daerah yang bermasalah. Sebab hal itu membuat suara Golkar turun di Jatim. Apalagi kita dalam waktu dekat ini menghadapi Pilkada serentak, Pilgub dan Pemilu,” tegas Setnov.

Untuk mendongkrak suara Golkar, Setnov meminta agar dalam satu desa terdapat 100 kader. Juga, setiap seminggu dua kali melakuka kunjungan ke daera untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat. Golkar juga bisa melakukan pendekatan ke masyarakat melalui media sosial.

Menanggapi hal ini Ketua DPD I Partai Golkar Jatim Nyono Suharli, sikap ketua umum itu merupakan bentuk perhatian terhadap partai. “Sikap beliau itu wajar sebagai seorang bapak untuk memberikan evaluasi kelemahan dan kekurangan kita,” kata Nyono yang juga Bupati Jombang.

Ditambahkan, Setnov bukan marah terhadap DPD Golkar tapi memberi nasihat. “Memang diharapkan Jatim menjadi penopang Golkar dalam Pemilu secara nasional,” ucapnya. Ia juga mengelak bahwa tugas sebagai Bupati Jombang telah mengganggu konsentrasinya dalam mengurusi Partai Golkar.

Nyono pun menuding hasil survei satu lembaga tidak cukup menjadi patokan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Ia pun meminta agar survei dilakukan minimal dua lembaga.

“Lembaga survei itu kan kadang-kadang ada yang menerima pesanan. Sesuai dengan kepentingan siapa. Makanya, setidaknya harus ada dua lembaga survei yang digunakan,” kilah Nyono.