Jam Buka Minimarket di Surabaya, DPRD Duga Pemkot Tersandera Pengusaha

April 13, 2017

Surabaya, penamerahputih.com – Pembatasan jam buka bagi toko swalayan di Kota Surabaya ternyata belum berjalan. Ssejumlah toko waralaba masih leluasa beroperasi, tanpa mengindahkan Peraturan Daerah (Perda) No.8/2014 tentang Penataan Toko Swalayan.

Sebagaimana diatur dalam Perda, toko swalayan tidak boleh lagi buka 24 jam. Untuk jam operasional, dimulai pukul 08.00 dan harus tutup pukul 21.00 WIB. Khusus untuk Sabtu-Minggu, jam buka diperpanjang hingga pukul 23.00 WIB.

Tujuan Perda tersebut, pengusaha toko swalayan memberi kesempatan bagi toko tradisional, UMKM, maupun koperasi agar tidak mati. Namun faktanya, tetap saja, sejumlah toko waralaba buka sesuka mereka. Pemandangan seperti ini dapat dijumpai di hampir seluruh kecamatan di Kota Pahlawan.

Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, jumlah minimarket di Surabaya mencapai 488 buah. Dari jumlah itu, 64 di antaranya milik Indomaret, 180 Alfamart, 12 Circle K dan sisanya sekitar 132 minimarket. Data tersebut terekam hingga 2014. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah hingga 2017. Sebab, sampai saat ini belum ada pembatasan dari pemerintah kota.

Kondisi inilah yang mengundang reaksi keras sejumlah kalangan. Mereka menuding pemerintah kota sengaja berdiam diri dan membiarkan ratusan toko waralaba beroperasi 24 jam. “Ini memang aneh. Perda sudah diundangkan. Tetapi tidak pernah dijalankan. Sampai saat ini Pemkot Surabaya tidak pernah memberi teguran, apalagi sanksi untuk mereka,” kata Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur.

Mazlan menduga, Pemkot Surabaya telah tersandera  sejumlah pengusaha toko swalayan, sehingga mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. “Apalagi yang mau dijadikan alasan. Perda sudah diundangkan. Semua telah setuju, termasuk gubernur. Tetapi nyatanya sampai saat ini tidak berjalan,” tegasnya.

Justru belakangan, lanjut Mazlan, banyak pihak yang coba ‘melemahkan’ perda tersebut. Misalnya membangun opini bahwa pembatasan jam buka toko swalayan menciderai kedilan. “Katanya dengan pembatasan itu, masyarakat yang butuh sesuatu malam-malam menjadi tidak bisa. Ini kan dicari-cari namanya. Wong, yang dibatasi juga cuma di perkampungan,” ungkapnya.

Toko swalayan yang dilarang buka 24 jam memang yang berada di perkampungan. Sementara yang terintegerasi dengan tempat-tempat publik seperti SPBU, terminal, stasiun dan bahkan rumah sakit tetap dibolehkan buka. “Justru kalau tidak dibatasi, itu yang tidak adil. Sebab toko-toko kelontong, UMKM dan bahkan koperasi akan mati,” kata Mazlan.

Tak Serap Produk Koperasi

Bukan hanya soal aturan jam buka. Aturan tentang suplai produk UMKM dan koperasi di toko swalayan juga belum dijalankan. Aturannya, setiap toko swalayan yang berdiri di Surabaya wajib menerima suplai produk dari minimal 10 UMKM untuk dijual. Tujuannya, produk rumahan bisa terangkat.

“Tetapi, ini juga tidak pernah terjadi sampai saat ini. Padahal aturan sudah ada. Tidak tahu lagi kalau memang Pemkot Surabaya sengaja membiarkan toko-toko swalayan itu mati. Situasinya sudah sangat genting. Toko-toko tradisional sudah banyak yang mati, digencet terus oleh toko-toko swalayan itu,” ungkap politisi PKB ini.

Mazlan mengaku telah mengingatkan Pemkot Surabaya untuk melakukan penegakan atas berbagai pelanggaran tersebut. Namun, sampai saat ini belum juga ada langkah nyata. “Disperindag dan Satpol PP diam saja. Ini ada apa?” tanyanya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim bahwa penerapan jam buka toko swalayan ditunda. Penundaan tersebut juga atas kesepakatan dengan Pemkot Surabaya.

Koordinator Aprindo Wilayah Timur, Abraham Ibnu mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah Aprindo melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Surabaya.  “Kami keberatan dengan pembatasan jam buka itu. Dan kami meminta kelonggaran dari pemerintah kota. Kami juga meminta aturan ini dikaji ulang,” katanya.

Namun bagi DPRD Surabaya, kesepakatan penundaan tidak bisa dijadikan dasar acuan. Pasalnya Perda sudah diundangkan. Kalaupun ada penundaan, maka harus ada perubahan Perda. “Perda ini sudah berlaku. Jadi tidak bisa begitu saja dihentikan, sebelum ada perubahan,” tegas Mazlan Mansur.(istimewa)

Jumlah Toko Swalayan di Surabaya         : 488 lokasi
Terbagi                                                  :  64 Indomaret, 180 Alfamart, 12 Circle K dan sisanya sekitar 132 minimarket.

Pelanggaran Perda
1.    Jam buka, dari mestinya 08.00 sampai 21.00 menjadi 24 jam
2.    Jarak antara mini market satu dengan lainnya, tak boleh lebih dari 500 meter. Faktanya banyak yang berdempetan
3.    Tidak menjual produk UKM
4.    Membuka layanan café mini layaknya restaurant