Ketum Projo: Tak Elok Presiden Turut Campur Urus Ahok

Mei 18, 2017

Presiden Jokowi dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Jakarta, penamerahputih.comSebagai ormas yang beranggotakan mantan relawan pendukung Jokowi di Pilpres, Ormas Projo (Pro Jokowi) tentu saja mendukung Ahok-Djarot di Pilkada DKI Jakarta. Meski mengerahkan 10 ribu saksi di TPS, sebenarnya sejak awal Projo pesimis jagonya bakal menang.

“Sebab desain awal pencalonan Ahok sudah salah,” kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo, di Kantor Pusat Projo, Selasa (17/52017).

Muni,  saapaan akrab mantan aktivis UI itu, membenarkan munculnya Ahok sebagai kandidat yang diusung PDI Perjuangan atas masukan Jokowi yang tak lain Ketua Dewan Pembina Projo. “Tapi apakah Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaannya untuk mendorong Ahok jadi kandidat, tentu tidak benar,” katanya.

Kesalahan desain awal seperti apa? Benarkah Jokwoi bakal bermanuver agar Ahok bebas secara hukum dan mengangkatnya menjadi menteri? Akankah Projo yang beranggotakan belasan juta orang dan berada di 500 kabupaten/kota bakal menjadi partai politik untuk kepentingan Jokowi di Pilpres 2019? Berikut wawancaranya:

Bagaimana Projo mengevaluasi hasil Pilkada DKI Jakarta?

Kita harus mengapresiasi warga Jakarta yang mampu menggunakan hak pilihnya dengan baik. Apapun hasilnya, terlepas kita suka atau tidak suka, kecewa atau gembira, itulah keputusan warga Jakarta. Kalau warga Jakarta ternyata memilih gubernur baru ya harus diterima. Itulah demokrasi.

Pilkada Jakarta kali ini juga membuktikan trias politika berjalan baik.  Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif berjalan sesuai peran masing-masing. Kalau sekarang kekuasaan yudikatif atau peradilan sudah memutuskan, ya sudah kita harus terima.

Apa catatan penting dari Pilkada ini?

Jika sebelumnya berhembus kabar bahwa pemerintah pusat bakal ikut bermain dalam kasus Ahok, ternyata tidak benar. Pak Jokowi tidak campur tangan dalam urusan hukum dan peradilan.

Anda sudah bertemu Jokowi pasca Pilkada?

Belum, belum. Beliau sangat sibuk.

Pelajaran penting apa yang harus diperhatikan parpol pendukung Ahok-Djarot? 

Ternyata kita harus lebih seksama dalam mengusung kandidat. Terbukti banyak faktor yang harus dihitung. Tidak hanya popularitas dan kinerja. Ternyata faktor psikososial, psikopolitik dan psikologi masyarakat harus dikalkulasi.  Orang Jakarta itu protestvoters dan swingvotersnya banyak. Mereka selalu ingin yang baru. Orang Jakarta itu ekspektasinya tinggi.

Bukankah Ahok jadi kandidat yang didukung PDI Perjuangan atas dorongan kuat Jokowi?

Nggak sepenuhnya benar. Bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden membutuhkan Gubernur Jakarta yang bisa meneruskan program-program yang telah dijalankan selama menjabat gubernur, ya wajar saja kan? Tapi apakah Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaannya untuk mendorong Ahok jadi gubernur lagi, tentu tidak benar.

Kabar yang kemudian berhembus, Jokowi bakal menggunakan segala cara untuk membebaskan Ahok?

Itu hanya isu murahan yang dihembuskan kalangan tertentu. Bukankah tak elok presiden turut campur urus Ahok dan Pak Jokowi tidak senaif itu.

Saat ini masih ada yang percaya bahwa Jokowi akan mencampuri proses hukum Ahok?

Presiden tidak akan mencampuri proses hukum. Beliau menghormati trias politika dan proses demokrasi.

Artinya Ahok nanti bakal tetap divonis bersalah di tingkat lebih tinggi?

Ya kita tidak usah berspekulasi. Kita serahkan saja nanti pada Pengadilan Tinggi atau MA. Kan semua punya hak. Ahok juga punya hak untuk banding. Semua orang punya hak untuk mendapatkan keadilan di negeri ini.

Apa Anda mendengar kabar Ahok disiapkan sebagai menteri?

Saya tidak pernah dengar. Itu isu. Memang mau jadi menteri apa?

Kembali ke belakang, menjelang penetapan kandidat, di internal PDI Perjuangan muncul pertentangan antara memunculkan Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) atau Ahok?

Ya memang. Tapi sudahlah.  Bahkan Projo awalnya juga mendukung Risma. Saya sendiri punya kalkulasi, warga Jakarta menginginkan pemimpin baru. Bukan Ahok jelek lho ya.  Ahok bekerja keras dan hasilnya nyata. Kita sudah sampaikan ke semua pihak kalau kita dukung Risma. Orang PDIP juga tahu.

Tapi ternyata PDIP pilih Ahok?

Ya nggak tahu. Mungkin partai punya perhitungan sendiri. Ya sudahlah kita tidak usah saling menyalahkan. Kalau sekarang, saya tidak tahu apakah mereka masih menilai  aspirasi awal kita  kita mendukung Risma itu salah.

Apakah sudah dikalkulasi faktor-faktor di personal  Ahok yang bisa jadi bumerang?

Ya pasti sudah dihitung tutur kata dan tindakannya. Tapi dianggap masih bisa diperbaiki. Kita sejak awal sudah hitung, tapi akhirnya ikut dukung Ahok untuk menjaga perasaan dan persatuan para pendukung Ahok.

Menjadi pemimpin itu kan tidak hanya karena kamu bisa kerja. Kalau sekedar bisa kerja kan cukup manajer. Menjadi gubernur atau pemimpin kan harus punya wisdom.

Ahok sebagai gubernur tidak bijaksana?

Saya tidak bilang bahwa Ahok tidak punya wisdom lho ya. Pemimpin harus lebih hikmat dan bijaksana.

Menjelang Pilkada, apakah di kalangan pendukung Ahok-Djarot ada kekhawatiran bakal kalah?

Secara tertutup kita sudah berhitung tidak akan mudah untuk menang. Sekarang saya buka saja, memasuki awal 2017, teman-teman Projo sudah merasa bakal kalah. Ahok berat peluangnya.  Sebab saya pakai filosofi ibu saya, kalau kamu kancingkan baju dari bawahnya tidak benar, pasti sampai atas juga tidak benar.

Maksudnya?

Lho, di awal prosesi Pilkada kan sudah ada beberapa ilusi. Pertama, Ahok berilusi bahwa dia bisa kembali menjadi gubernur tanpa dukungan  parpol. Ilusi kedua, dia yakin bakal menang satu putaran.  Ilusi ketiga, dia tetap yakin bisa memang di putaran kedua.

Artinya Ahok sendiri sudah berilusi sejak awal?

Lho, faktanya pendukung Ahok kan bermanuver menjadi calon independen. Kemudian sempat ribut dengan PDIP. Desain awalnya salah.  Eksperimennya terlalu berani. Dia menafikan partai dan mengumpulkan sejuta KTP. Kenapa tidak konsisten maju menjadi calon independen? Kenapa sejak awal tidak berbaik-baik dengan parpol? Kenapa nggak bicara sama partai Islam? Boleh saja yakin dengan kekuatan sendiri, tapi kan kenyataan bicara lain.

Dulu ada yang begitu yakin, warga Jakarta tidak punya pilihan selain Ahok. Tapi keyakinan seperti itu membuat warga Jakarta justru punya pilihan lain. Pilihannya jatuh pada siapapun lawan Ahok. Di dalam politik bakal muncul seperti itu ketika kondisi zero sum game.

Saat ini muncul gerakan agar Ahok dibebaskan?

Ya boleh-boleh saja. Mungkin mereka menganggap bukan sesuatu yang adil karena Ahok dianggap bukan penista agama. Saya pikir masih wajar. Tapi saya senang dengan gerakan ini karena memunculkan semangat baru untuk lebih mencintai Pancasila dan NKRI.

Ada kekhawatiran aksi bakal membesar dan memicu konflik?

Nggak akan. Ini kan orang yang marah dan kecewa.  Marah boleh saja. Yang nggak boleh itu benci. Apalagi pada sesama anak bangsa. Apa sih goalnya? Ahok dibebasin? Memang kalau bebas kemudian keadaan menjadi lebih baik?

Semua nanti akan ngerem. Hal terpenting semua harus disadarkan bahwa kepentingan menjaga persatuan Indonesia nomor satu. Semua pihak harus menahan diri dan tidak maunya menang sendiri.

Bagaimana Anda menakar kinerja pasangan Anies-Sandi?

Yang jelas memimpin Jakarta tidak mudah. Jakarta di masa Ahok mengalami kemajuan yang signifikan. Pencapaian dan prestasi di masa Ahok harus ditingkatkan. Memenangkan Pilkada itu satu hal. Mempin dan mengatur Jakarta itu hal lainnya. Tantangan berat. Orang Jakarta sangat independen.

Apa agenda Projo jelang Pilpres 2019?

Kita terus konsolidasi. Apalagi ini rumahnya Pak Jokowi.

Sebagai rumahnya Jokowi, bagaimana kalkulasi peluang Jokowi di Pilpres?

Masih kuat dan harapannya masih besar. Kita percaya rakyat masih memberi kesempatan Pak Jokowi menuntaskan program kerakyatan dan infrastrukturnya. Saya keliling Indonesia dan menemukan rakyat sangat mencintai Pak Jokowi. Memang akan ada kontraksi-kontraksi politik. Tapi kan semuanya itu dinamika biasa dalam demokrasi.

Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi?

Lho, apa yang tidak mungkin di dalam politik di Indonesia? Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Pak Jokowi dan Prabowo bergandeng tangan. Pada Pilpres 2014 mereka saling berhadapan.

Maksud Anda, bisa saja Jokowi nantinya tak didukung PDIP?

Pertanyaan harusnya dibalik. Kalau PDIP tidak dukung Pak Jokowi, mereka mau mendukung siapa? Sampai sejauh ini tokoh PDIP yang bisa dijual hanya Pak Jokowi.

Dan Projo tidak berminat menjadi parpol?

Projo  terserah maunya rakyat saja. Biarlah Projo menjemput takdir sejarahnya sendiri. Dua tahun lalu saya sudah ditanya, apakah Projo bakal jadi parpol? Saya balik tanya, apa rakyat perlu partai baru? Apakah kritik masyarakat terhadap pengelolaan parpol harus dijawab dengan pendirian partai baru?

Apakah pertanyaan seperti itu pernah Anda sampaikan ke Jokowi?

Pernah.  Sudahlah nggak usah. Kita lihat saja nanti. Tergantung rakyat saja nanti.

Itu jawaban Jokowi?

Itu kesimpulan kita. Presiden tidak bicara apa-apa.

Seandainya Jokowi menjadikan Projo sebagai partai, apakah bisa menjadi partai yang disegani seperti SBY dengan Demokratnya?

Bisa. Ada semangat, ideologi dan militansinya. Bisa besar. Cuma persoalannya, apakah itu jalan terbaik? Ada juga sih yang bilang bahwa Projo itu ormas yang citra rasanya partai.  Sebab berpikir dan betindaknya  seperti parpol.  Hahaha…

Jangan-jangan Projo jadi kartu truf Jokowi hadapi 2019?

Enggak lah. Enakan begini jadi ormas.  Partai kan urusannya kekuasaan. Kalau jadi Ormas kan Projo untuk negeri dan rakyat. Lagian ngompor-ngompori Pak Jokowi bikin partai kan sama saja ngompori agar Pak Jokowi ribut lagi sama PDIP. (bhimo)