Skenario Merombak ‘Lingkar Dalam’ Istana, Pasca Setnov Jadi Tersangka KPK

Juli 21, 2017

Setnov di antara Jokowi dan Jusuf Kalla. (bbc.com)

Jakarta, penamerahputih.com –  Penetapan Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka oleh KPK telah membuat Golkar menjadi medan tempur yang seru. Para pemain lama alias veteran politik Orde Baru bakal turun gunung. Sebut saja Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

Titipan Jokowi melalui Luhut Binsar Pandjaitan (Menko bidang Kemaritiman) untuk puncak beringin, yakni Erlangga Hartarto menjadi opsi paling kuat untuk menggantikan Setnov sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Tinggal siapa yang diplot mengisi posisi sekjen, masih terjadi tarik-menarik. Erwin Aksa, keponakan Jusuf Kalla (JK), diplot menjadi salah satu calon sekjen. Bahkan tidak tertutup kemungkinan opsi lain, Bakrie kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Terbetik kabar, Jokowi menginginkan duet Erlangga Hartarto-Ahmad Doli. Tapi bisa juga kompromi sehingga yang didorong adalah duet Erlangga-Erwin Aksa. Kuncinya adalah di titik temu antara Bakrie dengan JK.

Hal paling krusial di balik pertarungan Golkar sekarang adalah tidak adanya titik temu antara Ginandjar Kartasasmita dengan Bakrie-JK. Sehingga ketika Erlangga bisa disepakati jadi ketua umum Golkar, maka siapa mengisi posisi sekjen bakal jadi pemicu konflik antar elite Golkar.

Pada tataran ini, peran Akbar Tanjung yang sudah sepuh masih tetap penting. Karena Akbar akan jadi tumpuan dari beberapa kroni Ginandjar seperti Fahmi Idris, MS Hidayat dan Marzuki Darusman. Mereka bakal dimainkan sebagai pelobi tingkat tinggi.

Celakanya, Bakrie dan JK menolak skema Luhut dan Ginandjar yang diwakili oleh dua operator politiknya: Marzuki Darusman dan MS Hidayat.

Dalam Genggaman Mega-JK

Manakala skema JK-Bakrie yang menang, artinya Jokowi akan sepenuhnya dalam genggaman kekuasaan duet Mega-JK yang didukung oleh skema koalisi partai PKB-Hanura-Nasdem-PDIP.

Luhut sebagai representasi kepentingan Ginandjar akan ‘mati langkah’. Apalagi sebelumnya sudah diungkap adanya dana sebesar Rp 90 miliar yang digelontorkan KPK kepada Indonesia Corruption Watch (ICW). Yang tentunya sasaran tembak bukan saja Teten Masduki, Kepala Kantor Staf Kepresidenan yang merupakan eksponen ICW, melainkan juga orang-orang di belakang ICW selama ini.

Kasak-kusuk pertarungan Golkar ini akan semakin diperpanas dengan digulirkannya Hak Angket KPK oleh DPR yang bermuara pada desakan membubarkan KPK.

Berarti, ditersangkakannya Setnov oleh KPK, sejatinya bukan perhadapan antara presiden dan DPR. Namun cermin pertarungan belakang layar antara dua kartel politik ini.

Dalam konstalasi politik seperti ini, Jokowi hanya sekadar ring tinju atau papan catur. Jika begitu, arah dari kegaduhan soal E-KTP dan kemungkinan pergolakan internal di Golkar pasca Setnov jadi tersangka, bukan untuk menggusur Jokowi. Melainkan untuk menciptakan pergeseran kekuasaan di lingkar dalam Istana.

Maka seiring dengan kemungkinan seperti itu, menjadi masuk akal jika selentingan mengabarkan Rini Soemarno yang sekarang menteri negara BUMN, akan diplot menggantikan Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Masuk Rini ke Istana merupakan penanda bahwa JK dan Mega semakin solid menguasai arah kebijakan Presiden Jokowi. Sebab, Rini selama ini merupakan ‘sabuk pengaman’ bersatunya Mega dan JK. Bukan sekadar Menneg BUMN.

Dalam skenario seperti itu, mata-rantai Luhut dan Teten, berikut jejaring politiknya yang bermarkas di Kantor Staf Kepresidenan akan berakhir. Akan muncul aktor-aktor baru hasil rekrutan Rini Soemarno. Dan menggeser orang-orang rekrutan Luhut, termasuk para lulusan Universitas Harvard itu.

Jadi, kejadian yang menimpa Setnov, pergolakan di internal Golkar dan Hak Angket DPR yang tujuan akhirnya adalah membubarkan KPK, bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Namun semuanya saling berkaitan. (Penulis: Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute)