Perang Modern Andalkan Pengerahan Massa, Kerusuhan Mei 1998 Contohnya (Bag 2)

Juli 24, 2017

Mahasiswa bentrok dengan polisi di tahun 1998. (istimewa)

Pengantar: Perselisihan, pertikaian dan perseteruan agaknya menjadi santapan keseharian kita di media massa. Sebut saja konflik Pilkada Jakarta, yang berlanjut dengan keluarnya Perppu Ormas. Belum lagi, munculnya kegaduhan antara DPR melawan KPK terkait Hak Angket KPK yang dipicu mega korupsi e-KTP. Pro dan kontra di mana-mana.

Persoalannya, kegaduhan tak hanya berkelindan di sekitar elite di pusat, tapi juga menyebar ke para pendukung atau kelompok. Bahkan selanjutnya, begitu cepat menyebar ke seantero negeri melalui sosial media. Memang, semua pihak pasti berharap agar kegaduhan di sosmed hanya sebatas perselisihan ide dan gagasan di dunia maya.

 Namun, ada hal yang perlu dicatat bahwa pertikaian sejatinya  salah satu tahapan (tahap adu domba) dalam strategi  Perang Modern yang dilontarkan pihak asing yang tak ingin Indonesia menjadi negara besar dan kuat. Perang yang juga disebut sebagai Perang Asimetris ini tak melibatkan militer, tak menggunakan senjata, meski munurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, daya hancurnya lebih dahsyat dari bom atom. Berikut analsis Hendrajit, pengkaji geopolitik dari Global Future Institute (GFI):

Aksi demo jalanan di Suriah yang menjadi salah satu penanda The Arab Spring atau Kebangkitan negara-negara Arab. (istimewa)

Seperti apa sifat dan bentuk Perang Modern atau Perang Asimetris? Sifat Perang Modern sejatinya anti-kekerasan (non-violence).

Baca: ‘Perang Modern’ Murah  Meriah, Daya Hancurnya Lebih Dahsyat dari Bom Atom

Namun kredo ini bukanlah harga mati, sebab bisa saja terjadi kekerasan dalam prosesnya, sebagaimana pernah dilakukan pengunjuk rasa di awal konflik Suriah dulu. Massa sudah menggunakan senjata dan bahkan berani menyerang instalasi militer.

Kendati akhirnya konflik Suriah berubah menjadi hybrid war, bukan lagi Perang Asimetri, namun perlu kiranya dipahami bersama bahwa kredo awalnya adalah anti-kekerasan, tanpa bunyi peluru dan tidak ada asap mesiu pada proses pergerakannya.

Ia lebih mengandalkan taktik dan strategi (smart power) dalam hal ini adalah pengerahan massa, dukungan publik terutama penciptaan (rekayasa) opini melalui media-media, baik cetak, eletronik, online, maupun sosial media dan lain-lain.

Ada dua bentuk atau model dalam peperangan asimetris. Pertama, melalui aksi massa di jalanan untuk menekan target sasaran. Kedua, melalui meja para elite politik dan pengambil kebijakan negara, agar setiap kebijakan yang diterbitkan sejalan, selaras dan senantiasa pro-asing guna meraih tiga hal sesuai definisi perang asimetris versi GFI, yaitu: (1) membelokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme, (2)  melemahkan ideologi serta mengubah pola pikir rakyatnya, dan (3) menghancurkan ketahanan pangan dan energy security (jaminan pasokan energinya), untuk selanjutnya menciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut (food and energy security).

The Arab Spring atau kebangkitan dunia Arab misalnya, merupakan contoh riil Perang Asimetris yang digelar oleh Barat (Amerika Serikat dan sekutunya) bermodal ‘gerakan massa’ untuk menurunkan rezim dan elite penguasa di Jalur Sutera. Hasilnya?

Ben Ali di Tunisia pun jatuh, Ali Abdullah Saleh di Yaman terbirit-birit, Hosni Mubarak di Mesir tumbang, dan lain-lain. Kendati aksi massa merupakan langkah kedua, setelah —langkah pertama— ditabur terlebih dulu stigma tentang kemiskinan, korupsi, pemimpin tirani, dan sebagainya, sebagai isu atau bahan gerakan massa.

Krisis Mei 1998 dan Pendongkelan Rezim Orba

Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran diri pada Mei 1998.(kompas)

Ilustrasi lain adalah ‘Gerakan Mei 1998’ yang juga wujud peperangan Nir-Militer  di Indonesia via aksi massa. Gerakan ini sebenarnya  bukanlah murni gerakan moral mahasiswa turun di jalanan. Kenapa?

Sebab aksi tersebut sudah ditumpangi oleh berbagai kepentingan, baik internal dan eksternal, terutama kepentingan kolonialisme asing guna menjatuhkan rezim Orde Baru. Pada intinya, peristiwa Mei 1998 merupakan contoh pertama jenis peperangan asimetris dengan menggunakan rmodus: “Aksi Massa Jalanan”.

Adapun bentuk kedua perang nir-militer adalah ‘Melalui Kebijakan Negara’. Tak boleh dielak siapapun, bahwa di sebuah negara koloni, niscaya ditaruh pion-pion kolonialisme (asing) di tempat dan/atau jabatan-jabatan strategis dalam negara/pemerintah. Termasuk dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu atas inisiasi asing, lalu di-‘pahlawan’-kan ke publik sebagai LSM yang kredibel mewakili aspirasi rakyat.

Pemakaian istilah ‘LSM tertentu’ dalam catatan ini, sebenarnya ingin berpesan kepada pembaca, bahwa tidak semua LSM terlibat dalam Perang Asimetris yang digelar oleh asing. Masih banyak LSM yang benar-benar pro-rakyat dan bernafaskan nasionalisme.

Beredar sinyalemen yang berkembang di kalangan para penggiat geopolitik, terdapat kementerian atau institusi tertentu milik negara yang dinilai sebagai ‘peternakan asing’. Artinya, sosok yang duduk dan menjabat di sana merupakan ‘titipan’ kolonialis untuk mengontrol agar setiap kebijakan strategis yang terbit, output-nya selalu pro asing.

Memang tidak perlu ditunjuk kementerian mana, institusi apa, atau siapa orangnya, namun sebenarnya dapat dicermati melalui berbagai program, pernyataan, dan bahkan kebijakan-kebijakannya. Kenapa? Perilaku (kebijakan) jelas merupakan cermin dari motivasi (tujuan tersembunyi)-nya!

(Bersambung…)

(Hendrajit, pengkaji geopolitik dari Global Future Institute)