Perang Modern Perlu Komprador, Mereka yang Siap Hancurkan Negara Sendiri (Bag 4)

Juli 29, 2017

Tank milik TNI bermanuver tunjukkan kepiawaian. (Jakarta Greater)

Pengantar: Perselisihan, pertikaian dan perseteruan agaknya menjadi santapan keseharian kita di media massa. Sebut saja konflik Pilkada Jakarta, yang berlanjut dengan keluarnya Perppu Ormas. Belum lagi, munculnya kegaduhan antara DPR melawan KPK terkait Hak Angket KPK yang dipicu mega korupsi e-KTP. Pro dan kontra di mana-mana.

Persoalannya, kegaduhan tak hanya berkelindan di sekitar elite di pusat, tapi juga menyebar ke para pendukung atau kelompok. Bahkan selanjutnya, begitu cepat menyebar ke seantero negeri melalui sosial media. Memang, semua pihak pasti berharap agar kegaduhan di sosmed hanya sebatas perselisihan ide dan gagasan di dunia maya.

Namun, ada hal yang perlu dicatat bahwa pertikaian sejatinya  salah satu tahapan (tahap adu domba) dalam strategi  Perang Modern yang dilontarkan pihak asing yang tak ingin Indonesia menjadi negara besar dan kuat. Perang yang juga disebut sebagai Perang Asimetris ini tak melibatkan militer, tak menggunakan senjata, meski munurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, daya hancurnya lebih dahsyat dari bom atom. Berikut analsis Hendajit, pengkaji geopolitik dari Global Future Institute (GFI):

Pameran alutsista TNI. (PT PIndad)

Perang Modern yang tanpa pengerahan militer dan senjata, memiliki pola yang sama dengan perang konvensional yang melibatkan militer dan kekuatan senjata. Meski polanya sama, namun berbeda dalam aksinya.

Baca: Perang Modern Diawali Bombardir Isu, Perang Militer Bombardir Senjata.

Satu poin yang layak dicermati pada Perang Modern atau Perang Asimetris (asymmetric warfare) adalah modus proxy yang disebut juga boneka,  perwalian, atau pengganti. Pada saat awal pembombardiran isu, misalnya, ada person, LSM, atau lembaga yang ‘digaji’ untuk berperan sebagai pengganti atau ‘boneka’ yang mewakili kepentingan pihak yang mengendalikan perang.

Demikian pula pada tahapan penggebyaran ‘tema’, para peremot atau pengedali perang semacam ini juga memiliki orang-orang, LSM, media massa, sosial media, situs-situs khusus, dan lain sebagainya. Uniknya, di antara komprador di tahapan isu dan boneka di tahapan tema, kerap kali tidak saling mengenal satu dengan lainnya. Maka tak heran jika Perang Modern juga disebut sebagai Proxy War.

Sedangkan untuk memuluskan ‘skema’ sebagai tahapan akhir dari pola perang nir-militer, lazimnya dipasang orang atau kelompok yang bermain pada tataran kebijakan negara, khususnya rezim yang berkuasa kala itu. Artinya, sosok tersebut bisa berstatus staf ahli, atau bahkan menjadi pejabatnya.

Inilah yang disebut oleh Bung Karno sebagai kaum komprador, yaitu orang atau kelompok yang justru akan menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri dengan berbagai alasan dan pembenaran.

Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo aktif menyosialisasikan bahaya Perang Proxy saat masih menjabat Pangkostrad. (istimewa)

Motivasi Perang Asimetris

Setelah sekilas diuraikan tentang sifat, model atau bentuk dan pola pada Perang Modern atau Asimetris mulai dari isu, tema dan skema (ITS), maka ujung catatan sederhana ini membahas ‘sumber’ dari perang nir-militer yang kini menjadi favorit kolonialisme.

Konflik atau perang model apapun, baik konflik vertikal maupun horizontal, bahkan perang antarnegara, entah perang konvensional, hybrid war, proxy war, dan sebagainya, bahkan Perang Asimetris itu sendiri sejatinya hanyalah Tema.

Sekali lagi, perang dan konflik dalam skala besar cuma sebuah Tema. Kenapa begitu? Karena skema atau tujuan kolonialisme yang sesungguhnya dan bersifat lestari adalah kontrol ekonomi dan pencaplokan sumber daya alam (SDA) di wilayah koloni. Menurut Dirgo D Purbo, ahli geopolitik Indonesia, “Conflict is the protection oil flow and blockade somebody else oil flow”.

Dengan demikian, melacak sumber dari sebuah tema —Perang Asimetris, misalnya— harus ditelisik dulu baik asal-usul kolonialisme, ideologi dasar, maupun watak pergerakan. Tak boleh dipungkiri, bahwa perilaku geopolitik para adidaya di era imperialisme, tak lain karena dipicu oleh Revolusi Industri (1750-1850) sebagai motif.

Motivasi memang dianggap sebagai rujukan pokok sebuah ‘perilaku’ apapun, kapanpun dan dimana pun berada. Revolusi Industri yang melanda belahan Dunia Barat diawali dari Inggris, kemudian menyebar ke Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya merambah hampir ke seluruh dunia.

Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo aktif menangkal Perang Modern melalui konsep Bela Negara. (TheJak)

Sebagai konsekuensi logis industrialisasi, negara-negara barat termotivasi meluaskan ‘kepentingan nasional’ yang mutlak harus dipenuhi agar sektor-sektor industrinya terus berjalan. Inilah titik mula imperialisme dan kolonialisme di muka bumi. Mengapa demikian?

Industrialisasi —ketika itu dan bahkan hingga kini— telah dianggap semacam ‘peradaban baru’ yang menggantikan peradaban (cocok tanam) sebelumnya.

Sementara imperialisme dapat diartikan sebagai kebijakan perluasan kekuasaan atau otoritas suatu imperium terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara lain untuk meraih wilayah koloni demi memenuhi kepentingan nasional. Dan tak boleh dielak, imperialisme adalah benih serta varian awal daripada mekanisme kolonialisme di dunia.

Demikian juga kapitalisme sebagai ideologi, bahwa ekonomi neoliberalisme (neolib) adalah varian terbaru kapitalisme, di mana watak dasar kapitalisme adalah (1) mencari bahan baku semurah-murahnya dan (2) mengurai atau menciptakan pasar seluas-luasnya.

Maka wajar bila penjajahan merupakan metode bakunya. Oleh sebab itu, model ekonomi neolib merupakan bibit atau benih-benih diterapkannya asymmetric warfare alias Perang Asimetris atau Perang Modern.

(Tamat)

(Hendrajit, pengkaji geopolitik dari Global Future Institute/bim)