Belajar dari Pembelian MIG-21 Bekas, Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Korsel

Agustus 13, 2017

Pesawat tempur MIG-21 milik Kroasia yang dibeli dari Ukraina. (tangosix.rs)

Pengantar:  Keputusan Presiden Korea Selatan Moon Jae-In yang lebih memilih menemui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dibanding membahas uji coba rudal balistik Korut dengan Presiden AS Donald Trump, menunjukkan pentingnya kerja sama pertahanan antara Indonesia-Korsel.

Fakta menunjukkan, Indonesia saat ini merupakan mitra yang sangat penting untuk ekspor produk persenjataan Korsel. Presiden Moon bahkan menyebut bahwa Indonesia merupakan negara pertama yang mengintegrasikan kapal selam buatan Korsel ke dalam Alutsistanya (Alat Utama Sistem Pertahanan).

Paling mutakhir, Indonesia memesan tiga kapal selam tipe Changbogo Class yang nilai totalnya sekitar Rp 14,5 triliun. KRI Nagapasa-403, salah satu kapal selam canggih buatan  Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), saat ini sedang dalam perjalanan dari galangan di Korsel menuju pangkalan utamanya di Surabaya .

Pertemuan Presiden Korsel Moon Jae-In dengan Menhan Ryamizard Ryacudu dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi. (www.korea.net)

SELAIN pentingnya kerja sama pertahanan Indonesia dan Korsel, menarik untuk menyorot  lebih jauh dimensi lebih strategis di balik kerja sama pertahanan Indonesia dengan berbagai negara. Yakni kebijakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsiusta) yang memang benar-benar dibutuhkan negeri ini. Bukan karena berbagai pertimbangan lainnya.

Baca: Mengapa Presiden Korsel Lebih Mementingkan Menhan Ryamizard Dibanding Presiden Trump?

Pola pikir atau mindset Kemhan sudah saatnya mengintegrasikan kebijakan industri pertahanan strategis dengan strategi ekonomi nasional, politik pertahanan, juga politik luar negeri. Semua aspek tersebut bukan saja harus disinkronkan, tapi juga harus diintegrasikan sehingga tercipta sebuah persenyawaan.

Hal itu penting sehingga dalam menetapkan prioritas pengadaan alutsista-nya, Kemhan harus mempertimbangkan apa yang menjadi tren global, pola ancaman paling mutakhir yang kita hadapi, kemudian baru menentukan prioritas peralatan yang dibutuhkan.

Harus disadari sepenuhnya bahwa untuk menerapkan bingkai pandangan dan pemikiran seperti itu bukan semata dibebankan pada Kemhan. Tapi juga harus melibatkan kementerian-kementerian di jajaran Polhukam, Kemenko Ekonomi dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang melingkupi sektor sosial-budaya.

KRI Nagapasa-403 siap diluncurkan dari galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korsel. (detiknews).

Buruknya Kualitas MIG-21 Ukraina

Salah satu kasus menarik, sekadar sebagai perbandingan, tak lain kerja sama antara RI-Ukraina pada 2016. Saat itu sempat muncul usulan agar Kemhan mempertimbangkan kembali usulan Ukraina agar Indonesia membeli kendaraan lapis baja 4-M buatan mereka. Sebab saat itu terungkap, Thailand dan Kroasia memiliki pengalaman tak menyenangkan saat memesan tank  T-84 Oplot dan pesawat tempur MIG-21 buatan Ukraina.

Pada Agustus 2016, Olodymyr Pakhil, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, didampingi Deputy Director of Spetstechnoexport Vladyslav Belbas, berkunjung ke kantor Kemhan. Kedatangan keduanya menjadi isyarat dilakukannya kerja sama pertahanan antara RI-Ukraina, sekaligus menindaklanjuti kunjungan Presiden Ukraina Petro Poroshenko ke Presiden Joko Widodo beberapa hari sebelumnya.

Presiden Petro Poroshenko memimpin  secara langsung rombongan kabinet pemerintahan Ukraina ke Indonesia antara 5-7 Agustus 2016.  Pada pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Poroshenko, kedua kepala negara menandatangani perjanjian kerja sama di bidang pertahanan.

Pada Oktober 2016, Global Future Institute (GFI) menyelenggarakan diskusi terbatas membahas berbagai rencana dan langkah-langkah strategis yang sebaiknya dilakukan Kemhan, khususnya dalam hal pembelian Alutsista dari negara-negara lain, baik dari Eropa Barat. Eropa Timur maupun Republik Rakyat Cina.

Khusus terkait Ukraina, menyusul pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina, diskusi GFI sampai pada kesimpulan bahwa kerja sama militer dengan Ukraina sama sekali tidak layak dan sebaiknya tidak ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih strategis.

Ada beberapa pertimbangan. Terutama terkait kualitas kendaraan militer seperti tank. Salah seorang peserta diskusi yang kebetulan berpengalaman menjadi rekanan Kemhan sejak era pemerintahan Soeharto hingga era Reformasi, pernah meriset  kerja sama Ukraina dengan Thailand.

Pada perjanjian kerja sama pertahanan tersebut, Ukraina diwajibkan memasok 49 unit Tank T-84 Oplot. Kenyataannya, Ukraina hanya sanggup memasok 10 unit. Artinya, Ukraina dinyatakan gagal memenuhi kewajiban memasok 39 unit sisanya. Alhasil, pemerintah Thailand pun memutuskan menolak mengikutsertakan Ukraina dalam berbagai tender pembelian peralatan militer Thailand.

Sementara terkait kewajiban memasok 39 unit T-84 Oplot,  Ukraina menggantinya dengan tank buatan Amerika Serikat yang sudah lama dan buruk kualitasnya. Pemerintah Thailand pun tidak puas dengan penggunaan 200 unit Tank GIR 3-EI yang tidak bagus kualitasnya.

Hancurnya Industri Militer Ukraina

Tank T-84 Oplot miliki Angkatan Bersenjata Thailand. (mod.db)

Lantas bagaimana dengan produk pesawat tempur seperti MIG-21 buatan Ukraina?

Ukraina pada 2015 ternyata pernah mengekspor pesawat MIG-21 tersebut ke Kroasia, negara tetangga  yang berada di kawasan Eropa Timur. Menariknya, pada Maret 2016, polisi militer Kroasia mendapati adanya tindak korupsi terkait perbaikan pesawat yang diekspor dari Ukraina tersebut.

Fakta menarik terungkap, dari 12 pesawat MIG-21 yang dibeli pemerintah Kroasia, sebanyak sembilan di antaranya rusak. Dengan kata lain, pesawat yang dalam keadaan relatif baik hanya tiga unit.

Hasil penyelidikan dan pengusutan yang dilakukan Polisi Militer Kroasia menunjukkan, sebanyak lima unit dari 12 pesawat tempur yang dibeli Kroasia dari Ukraina tersebut, ternyata dulunya milik Yaman.

Bahkan lima pesawat tersebut merupakan hasil rakitan negara-negara lain seperti Bulgaria. Pihak Bulgaria dikabarkan pernah melaporkan kepada North Atlantic Treaty Organization (NATO-Pakta Pertahanan Atlantik Utara) bahwa MIG-21 pada dasarnya tidak layak. Hal yang lebih mencengangkan, ternyata nota registrasi pesawat yang dijual Ukraina ke Kroasia adalah palsu.

Nampaknya, krisis ekonomi yang melanda Ukraina, serta dihentikannya kerja sama Ukraina-Rusia dalam bidang industri militer telah menghancurkan kualitas industri militer Ukraina. (Bersambung)

(Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute-bim)