PenaMerahPutih.com
Headline Indeks Polkam

Demokrat Berpeluang Besar Dukung Khofifah Jadi Gubernur Jatim, Pasca Instruksi SBY

Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. (merdeka.com)

Jakarta, penamerahputih.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba menginstruksikan seluruh kader partainya untuk membantu pemerintahan Presiden Jokowi. Terkait Pilkada Jatim 2018, instruksi ini menguntungkan Khofifah Indar Parawansa yang didukung Jokowi untuk maju menjadi calon gubernur.

Baca: Menunggu Pertarungan Jokowi Versus Mega di Pilkada Jatim

Pernyataan SBY yang disampaikan bertepatan peringatan HUT partainya ke-16, juga HUT pribadinya ke-68, tentu mengagetkan banyak pihak. Tak terkecuali seluruh elite dan kader Demokrat  yang selama ini berada di posisi pengkritis kebijakan pemerintah.

“Karenanya, melalui mimbar ini, saya mengajak seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat untuk membantu negara dan pemerintah menjalankan tugas dan kewajibannya,” ucap SBY di Cikeas, Bogor, Sabtu (9/9/2017).

Padahal akhir Juli lalu, SBY masih sangat kritis terhadap Presiden Jokowi. Setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Cikeas, keduanya  sepakat bekerja sama mengawasi agar tidak terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden.

“Saya harus mengatakan bahwa power must not go unchecked. Artinya apa? Kita atau kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas,” ujar SBY usai pertemuan yang digelar bertepatan momentum ‘Kuda Tuli’ atau ‘Kerusuhan 27 Juli (1996)’ saat terjadi penyerbuan Kantor PDI pro Megawati di Menteng yang memicu reformasi 1998.

Jokowi bukannya tak panas telinga. “Perlu saya sampaikan bahwa saat ini, tidak ada kekuasaan absolut, kekuasaan mutlak. Kan ada pers, ada media, ada juga Lembaga Swadaya Masyarakat, dan ada juga yang mengawasi di DPR,” balas Presiden keesokan harinya.

Untungkan Khofifah

Munculnya instruksi SBY, tentu tak bisa dilepaskan dari sinyal-sinyal yang muncul di sekitar peringatan HUT RI Agustus lalu. Bermula 10 Agustus ketika terjadi pertemuan antara putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Istana Negara.

AHY datang untuk mengundang Presiden Jokowi dan putra-putrinya pada pembukaan The Yudhoyono Institute. Selanjutnya, simak bagaimana SBY dan Ani Yudhoyono ikut hadir ke Istana pada peringatan HUT RI ke-72.

Lalu mengapa instruksi terbaru SBY menguntungkan Khofifah terkait Pilkada Jatim yang digelar tahun depan?

Seperti diketahui, Khofifah dalam beberapa kesempatan menyatakan dirinya siap kembali maju menjadi calon gubernur Jatim sesuai mandat Jokowi.

“Saat ini saya sedang membawa mandat dari Bapak Presiden. Seluruh apresiasi, support, dan dukungan saya sampaikan terima kasih,” kata Ketua Umum PP Muslimat NU itu, Minggu (20/8/2017), sembari menyebut sudah mendapat dukungan dari beberapa parpol.

Nah, jika sekarang SBY ‘merangkul’ Jokowi, maka terbuka peluang sangat lebar bahwa Partai Demokrat Jatim bakal ikut memberikan dukungan buat Khofifah yang disokong Jokowi.

Tampaknya pintu Demokrat buat calon gubernur yang juga wagub inkumben Saifullah Yusuf justru semakin tertutup. Meskipun pada dua Pilkada sebelumnya, 2008 dan 2013, Partai Demokrat justru menjadi pendukung utama pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf.

Sampai sejauh ini, Gus Ipul –panggilan akrab Saifullah Yusuf–  sudah mendapat dukungan dari PKB dan hampir pasti dari PDIP. Mungkinkah Demokrat mendukung Gus Ipul? Mungkin saja, meski peluangnya tipis.  Jangan lupa, Gus Ipul pernah dicopot dari jabatan  Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada Mei 2007 oleh Presiden SBY yang kini menjadi kunci penentu kebijakan Demokrat.

Satu hal yang harus dicatat, SBY saat ini pastilah ikut berkepentingan  terhadap  Pilkada Jatim. Provinsi strategis yang banyak disebut sebagai barometer politik nasional. Siapa bisa menguasai Jatim, dipercaya berpeluang besar berkuasa di tingkat nasional.  Sebab instruksi SBY agar kadernya membantu  Presiden Jokowi, hampir pasti tak bisa dilepaskan dari kepentingan Pilpres 2019.(bhimo)