Bupati Abdul Hafidz: Kami Ingin Pabrik Semen Rembang Segera Diizinkan Beroperasi

November 12, 2017

Bupati Rembang Abdul Hafidz. (dok pemkab Rembang)

Rembang, pmp – Bupati Abdul Hafidz berharap pabrik semen Rembang segera diizinkan beroperasi dan menambang oleh pemerintah pusat. Sebab hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng telah berada di meja Presiden Jokowi.

“Segala perizinan sesuai undang-undang sudah kita berikan, tentu dengan harapan bisa mengurangi pengangguran dan menyejahterakan masyarakat,” kata Bupati Abdul Hafidz kepada penamerahputih.com, di Rumah Dinas Bupati, pada Selasa malam (7/11/2017).

Baca juga: Pemerintah Pusat Harus Tegas Izinkan Pabrik Semen Rembang Beroperasi

Menurut  Bupati Hafidz, meski belum diizinkan menambang, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk pemilik pabrik semen Rembang, telah menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat Rembang.

Bagaimana strategi Bupati kurangi 17 ribu pengangguran? Bagaimana mengentas kemiskinan sebagai kabupaten termiskin kelima dari 35 kabupaten dan kota di Jateng? Bagaimana mewaspadai dampak lingkungan setelah Rembang ditetapkan sebagai kawasan industri di wilayah timur Jateng? Berikut wawancaranya:

Bupati menerima warganya untuk mengadukan berbagai hal di rumah dinas. (bhimo)

Apa misi Anda memimpin Kabupaten Rembang?

Kami ingin Rembang maju, sejahtera dan mandiri. Kami menindaklanjuti dengan menuangkan program-program ke RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah) yang menjadi dasar kegiatan selama lima tahun.

Program-program seperti apa?

Berbagai program di sektor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Untuk ekonomi misalnya, dibagi dalam pertanian, kelautan-perikanan, perdagangan dan industri.

Pertanian menjadi prioritas karena 37 persen PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dikontribusi sektor pertanian. Untuk perdagangan, kita fokus membangun infrastruktur seperti pasar yang ditingkatkan sarana dan prasarananya.  Begitu juga kelautan dan perikanan.

Sektor pariwisata juga prioritas karena potensinya sangat banyak. Kami memiliki wisata religi, bahari, sejarah dan bahkan wisata agro. Permasalahannya memang belum dikelola secara maksimal.

Apa sektor lainnya?

Sektor industri juga jadi fokus, yakni bagaimana mendatangkan investor ke Rembang. Kemudian sektor sosial, bagaiamana meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Puskesmas yang dulu  statusnya bagian dari pemda, sekarang semua menjadi Puskesmas yang punya otoritas mengelola rumah tangganya. Mulai dari keuangan, SDM, hingga sarana prasarana. Harapannya, mereka dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Kita terus bebenah. Rumah sakit misalnya, kalau dulu pasien harus antri fisik, sekarang ada sistem antri online sehingga masyarakat bisa mendaftar dari rumah melalui gadget.

Apa benar Rembang akan menitikberatkan investasi dan industri?

Memang sesuai RTRW provinsi Jateng, kami ditetapkan sebagai kawasan industri di wilayah timur. Kami sedang menyusun perubahan RTRW 2018 menyesuaikan provinsi.

Kami harus siap berbagai dampak dari industri. Tidak bisa industri jalan tapi dampaknya tidak dipikirkan. Dampaknya kita kaji lebih lanjut agar keberadaan industri memberi manfaat untuk masyarakat. Jadi kami juga peduli terhadap dampak lingkungan.

Bagaimana dengan pendidikan?

Kami memberikan beasiswa bagi anak miskin berprestasi. Mulai dari SD sampai S-1. Kami bekerjasama dengan UGM, Undip, UNS, atau UIN. Jadi pelajar Rembang mau kuliah di mana, kami sudah punya punya MoU dengan perguruan tinggi tadi.

Apa benar kualitas SDM Rembang rendah?

Memang anak-anak tingkat belajarnya  rendah. Sebab dia berpikir, “Bapak saya miskin, paling saya hanya sekolah sampai SMP”. Fasilitas beasiswa akan membuatnya berpikir, “Bapak miskin tidak apa-apa, tapi kalau berprestasi saya akan disekolahkan pemda”. Jadi bisa memacu mereka. Bukankah negara hadir untuk menyejahterakan masyarakat?

Bupati bersama mahasiswa Akademi Komunitas Semen Indonesia (AKSI) Rembang. (dok AKSI)

Mengapa Rembang menjadi kabupaten termiskin kelima di Jateng?

Kemiskinan kami memang masih tinggi. Contohnya, data base kami menunjukkan ada 23 ribu rumah tidak layak huni (RTLH). Saya punya program ‘Bedah RTLH’. Sudah dimulai sejak dua tahun dan tiap tahun kami targetkan 3 ribu rumah. Maka lima tahun kami menjabat, sudah terealisasi 15 ribu. Paling tidak sudah 70 persen.

Berapa biaya perbaikan per rumah?

Besarnya Rp 10 juta. Kalau bicara 30 ribu RTLH, artinya Rp 30 miliar. Kalau untuk ukuran kabupaten kan berat.

Dari mana sumber pendanaannya?

Dari kabupaten, provinsi, kementerian perumahan, perusahaan, BUMN dan BUMD. Kita keroyok bareng-bareng. Jadi program CSR dari perusahaan-perusahaan, termasuk Semen Indonesia, kita arahkan ke sana.

Bagaimana mengurangi kemiskinan?

Kita cara jalan bagaimana mendatangkan investasi ke Rembang. Sejak dua tahun ini, sudah ada yang mulai membangun pabrik sepatu, pabrik gula, dan pabrik migas. Sementara yang sudah berdiri di depan mata pabrik semen Rembang. Kalau perusahaan-perusahaan ini bergerak semua, saya kira nanti pengangguran akan menipis.

Berapa jumlah pengangguran?

Sekitar 17 ribu orang. Kalau nanti pabrik sepatu jalan, mereka butuh 20 ribu, pabrik gula seribu, begitu juga migas dan pabrik semen Rembang. Kalau empat perusahaan ini bergerak, pengangguran bisa hilang.

Bukankah pabrik semen Rembang masih menunggu izin pemerintah pusat?

Memang untuk pabrik semen Rembang, kami masih menunggu hasil KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Sesuai hasil koordinasi dan rapat di istana (12 April 2017), sebetulnya pada Oktober ini, Bu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar) harus melaporkan hasil KLHS ke Bapak Presiden. Tapi ternyata sampai hari ini belum ada informasi yang pasti. Tetapi hasil KLHS kelihatannya sudah ada di meja Pak Presiden.

Informasi dari mana?

Saya kemarin cek ke sekretaris negara. Mereka bilang, Bu Menteri LHK sudah menyampaikan hasil KLHS ke Bapak Presiden. Cuma hasilnya belum diberitahukan ke kami. Jadi kami masih menunggu. Maklum, Pak Presiden kan sedang mantu, kami menyadarinya.

Bagaimana harapan Anda untuk pabrik semen Rembang?

Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu strateginya mencari jalan agar pengangguran berkurang. Tentu mengundang investor. Harapannya, investasi bisa menipiskan angka pengangguran dan selanjutnya kesejahteraan masyarakat meningkat.

Jadi menurut Anda, pabrik semen Rembang seharusnya diizinkan beroperasi atau tidak?

Kalau pertanyaannya seperti itu, saya balik bertanya, “Untuk apa saya memberi fasilitas dan perizinan?”  Kecuali kalau saya mempersulit perizinan, Anda boleh bertanya seperti itu. Hahaha…

Ya sudah otomatis kami ingin pabrik semen Rembang segera diizinkan beroperasi. Segala perizinan sesuai undang-undang sudah kita berikan, tentu dengan harapan bisa mengurangi pengangguran dan menyejahterakan masyarakat. Termasuk bisa diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Semen Rembang belum diizinkan menambang. Apakah mereka peduli masyarakat Rembang?

Saya kira banyak. Terutama lewat program CSR yang digelontorkan di Rembang oleh holding Semen Indonesia. Bantuan langsung ada, pemberdayaan masyarakat ada, pinjaman ada. Jadi saya kira mereka sangat membantu masyarakat Rembang.

Lha mereka belum beroperasi saja sudah seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah diizinkan beroperasi secara penuh. Semen Indonesia sangat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Rembang.

Bupati Rembang bersama Dirut PT Semen Gresik Gatot Kustyadji. (dok)

Mengapa pemerintah pusat tak tegas memutuskan beroperasinya semen Rembang?

Sejak awal kan ada pro dan kontra. Sebenarnya mereka yang menolak persentasenya sangat kecil. Tapi pihak yang kontra dan pro pabrik semen Rembang terus kami kelola.

Justru kalau ada yang kontra, mereka yang pro harus semangat. Hal terpenting tidak terjadi gesekan-gesekan. Sebab kalau tidak ada yang kontra, jangan-jangan malah tidak semangat. Hahaha…

Tapi sepertinya pemerintah pusat membacanya lain?

Lho, pro dan kontra di masyarakat kan biasa. Tugas pemda memanage agar tidak bergolak, tidak terjadi pertengkaran, dan tidak terjadi perpecahan.  Dan alhamdulillah secara umum di sana (wilayah sekitar pabrik) kondusif.

Apakah pemerintah pusat memahaminya?

Kalau di Jakarta seolah terbaca Rembang ribut, hal itu tidak  benar.  Kami sudah kedatangan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Wantimpres, atau Menko Polhukam. Mereka minta kami presentasi proses perizinan dan meninjau langsung ke lapangan. Setelah tahu dan melihat lapangan, mereka langsung pulang karena memang tidak ada apa-apa.

Bagaimana harapan Anda kepada Presiden Jokowi terkait pabrik semen Rembang?

Saya tidak masuk wilayah itu. Saya tidak punya hak. Tapi kalau harapan, ya tentu seperti sejak awal, kami berharap pabrik semen Rembang diizinkan beroperasi. Kami memberi izin tentu ada target yang ingin kami manfaatkan untuk masyarakat Rembang. (bhimo)