Kebiri Hak Rakyat Sulsel Nilai Calon Gubernur, DPRD Bakal Pangkas Debat Kandidat

Maret 18, 2018

Empat pasangan calon peserta Pilkada Sulsel 2018. (rakyatsulsel.com)

Makassar, PMP – Debat Kandidat Pilkada Sulsel 2018 terancam hanya digelar sekali.  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel bakal pangkas debat kandidat dari tiga kali menjadi sekali dengan alasan penghematan biaya dan keamanan.

Sejatinya KPU Sulsel sudah merencanakan debat kandidat sebanyak tiga kali sesuai aturan yang membolehkan maksimal tiga kali. Pertama pada 29 Maret dengan tema ‘Pemerataan dan Kesejahteraan Ekonomi’. Kedua bertema ‘Pembangunan Orientasi Pada Pelayanan Publik’ pada 19 April. Serta debat kandidat ketiga bertema ‘Kearifan Lokal’ pada 9 Mei.

Namun tiba-tiba saja, muncul wacana dari DPRD Sulsel yang menghendaki tiga kali debat kandidat dipangkas hanya sekali. Wacana muncul pada rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), di DPRD Sulsel, Kamis (15/3/2018).

Ketua Banggar Fachruddin Rangga menyebut, debat kandidat gubernur yang dilakukan berulang akan menghabiskan anggaran. Oleh sebab itu DPRD bakal meminta KPU untuk menggelar debat kandidat digelar sekali. “Hanya saja bila dilakukan berulang-ulang akan rentan konflik dan boros anggaran,” kata anggota Fraksi Golkar itu.

Masih menurut Fachruddin Rangga, debat kandidat tiga kali mubazir. “Saya pikir satu kali saja, yang penting sampai pesannya, kapan dilakukan, di mana, dan jam berapa. Masa harus mengulangi hal-hal yang sama,” kata Fachruddin.

Pernyataan soal mengulangi hal-hal yang sama tentu aneh, mengingat KPU Sulsel telah menetapkan tiga tema berbeda untuk setiap sesi debat kandidat.

Sementara menurut Sekertaris TAPD Sulsel Jufri Rahman, debat kandidat Pilgub Sulsel memang direncanakan oleh KPU Sulsel sebanyak tiga kali hingga akhir masa tenang. Namun dengan adanya usulan dari Banggar DPRD, maka bakal dipertimbangkan kembali.

“Usulan ini sangat bagus dan tentu bisa menghemat anggaran. Akan dibicarakan kembali sebab semua harus terakomodir mana yang utama penggunaannya sesuai pada hal mendasar,” kata Jufri.

Persoalan anggaran penyelenggaraan Pilkada Sulsel memang menjadi perhatian Banggar DPRD. Mereka bahkan memastikan bakal memangkas total anggaran yang mencapai Rp 456 miliar. Sebab pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), KPU memasukkan anggaran Rp 456 miliar dengan estimasi bakal muncul enam pasangan calon.

Namun ternyata hanya muncul empat pasangan kandidat di Pilkada Sulsel 2018. Yakni Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar nomor satu, Agus Arifin Nu’mang-Tanribali Lamo nomor dua, Prof Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman nomor 3, serta Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar nomor empat.

Janji Tinggal Janji

Pertanyaannya kemudian, logiskah pemangkasan anggaran dilakukan dengan memangkas debat kandidat yang justru menjadi sarana bagi rakyat untuk menilai dan memilah setiap pasangan kandidat? Tidak adakah pos lain yang lebih layak dipangkas dibanding mengebiri hak rakyat untuk menyeleksi calon pemimpinnya?

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah justru menekankan pentingnya debat kandidat sebagai ajang bagi masyarakat untuk membuat penilaian. Dia justru menyarankan KPU dan KPUD memperbanyak debat kandidat.

“Karena sudah saatnya para kandidat berintegrasi dengan publik lewat debat. Bukan lewat kampanye monolog,” kata Fahri Hamzah, pada Selasa (9/1/2018).

Menurut Fahri, melalui debat kandidat akan terlihat mana calon yang jago mengumbar janji-janji dan mana yang memiliki integritas dan bisa kerja. Selain itu, publik bisa memahami pemikiran dan gerak langkah dari setiap kandidat.

“Sebab dalam kampanye monolog selama ini, para kandidat cenderung mengumbar janji kepada rakyat agar memilihnya. Namun begitu menang dan berkuasa, janji tinggal janji,” sindirnya.

Baca juga: Sepanggung Syahrul Yasin Limpo, Abraham Samad Ingatkan Bahaya Politik Dinasti

Bahkan menurut Fahri, debat kandidat justru menghemat biaya. “Apalagi salah satu alasan digelarnya Pilkada Serentak juga Pilpres adalah untuk menekan biaya. Makanya ruang perdebatan dan dialog antar kandidat perlu ditingkatkan,” tambahnya.

Terlepas dari pendapat Fahri Hamzah, DPRD berniat memanggil KPU untuk merevisi berbagai anggaran pelaksanaan Pilkada Sulsel. “Nanti tanggal 19 (Senin 19 Maret 2018) kita akan rapat lagi dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada,” kata Fachruddin.

Kita lihat saja Senin besok, akankah debat kandidat Pilkada Sulsel benar-benar dipangkas dan hanya sekali digelar. Akankah hak rakyat Sulsel untuk menyaksikan, memilah dan menilai kandidat mana yang paling berkualitas untuk dipilih bakal dikebiri? (bhimo)