Bupati Tana Toraja: Program Bekerja Kementan Dikaitkan Pilkada Tudingan Menyesatkan

April 26, 2018

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan petani Tana Toraja. Bakal jadikan Tana Toraja sebagai Kabupaten Kopi.

Tana Toraja, PMP –  Bupati Tana Toraja menegaskan program Bekerja atau ‘Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera’ Kementerian Pertanian (Kementan) tidak terkait dengan Pilkada Sulsel seperti tudingan pihak tertentu. Mereka yang menuding anggaran negara dipergunakan untuk mengampanyekan salah satu kandidat justru telah menyebar informasi yang menyesatkan.

“Adanya informasi seperti itu sama sekali tak punya dasar dan merupakan tudingan yang sangat menyesatkan. Sebab kamilah (Pemkab Tana Toraja) yang justru mengundang beliau (Mentan) berkunjung ke Tana Toraja,” kata Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae, di ruang kerjanya, Kamis (26/4/2018).

Menurut Bupati Nico, pihaknya justru mengundang Mentan Amran Sulaiman untuk membawa program Bekerja ke Tana Toraja. Sebab Program Bekerja sangat selaras dengan program Pemkab Tana Toraja, yakni  ‘Jangan ada lagi rakyat miskin, jangan ada lagi rakyat lapar’.

“Jadi sama sekali tak ada kaitan dengan Pilkada. Makanya mereka yang melontarkan tudingan sebenarnya telah melakukan kampanye negatif untuk kepentingan pihaknya,”  tegas Bupati Nico.

Baca juga : Lecehkan pemerintah dan DPR, Pihak yang menuding Program Bekerja Kementan terkait Pilkada

Masih menurut Bupati Nico, masyarakat Tana Toraja justru sangat berterima kasih kepada Kementan atas upaya membantu rakyat Tana Toraja.

“Kami justru sangat berterima kasih kepada Pak Mentan. Makanya kami sambut beliau dengan upacara adat penghormatan yang besar. Kami salut dengan segala upaya beliau untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Bupati Nico, Menteri Amran telah sepakat ingin menjadikan Kabupaten Tana Toraja sebagai Kabupaten Kopi. “Ini langkah terobosan yang sangat kami hargai,” tegasnya.

Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae memasang passapu sebagai simbol penghormatan adat Tana Toraja kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Apa Mau Rakyat Marah?

Muh Saifullah, pengamat kebijakan publik dan politik menilai, munculnya pemberitaan yang menyebut Program Bekerja Kementan terkait Pilkada  Sulsel merupakan upaya menyesatkan dan semata penggiringan opini publik dari pihak tertentu.

Saifullah mengaku telah mempelajari persoalan tersebut dan sama sekali tidak menemukan adanya keterkaitan antara Program Bekerja yang berskala nasional dengan Pilgub Sulsel.

“Ini hanya penggiringan opini dan upaya penyesatan informasi ke publik. Setahu saya tak ada kaitan antara program Kementan dengan Pilgub Sulsel,” ujar peneliti dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) tersebut.

Program Kementan yang diberi nama Bekerja atau ‘Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera’, menurut Saifullah, merupakan program nasional yang diimplementasikan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengentas kemiskinan dengan berbasis pertanian.

Masih menurut Saifullah, munculnya tudingan menguntungkan kandidat tertebtu, tampaknya disebabkan peluncuran program yang bertepatan dengan prosesi pelaksanaan Pilkada serentak nasional dan Pilgub Sulsel.

Padahal sejatinya, Program Bekerja telah disusun oleh Kementan dengan pertimbangan masa waktu tanam petani. Oleh sebab itu jika diasumsikan terkait dengan Pilkada jelas tidak nyambung.

“Bantuan bibit hortikultura misalnya, diberikan terkait masa tanam petani karena stok bibit yang ada harus disalurkan. Kalau tidak, maka bibit akan busuk dan itu justru merugikan negara dan petani,” tandasnya.

Sementara terkait kebijakan publik, apabila sebuah program bantuan ditentang banyak pihak, maka pihak Kementan bisa saja menarik kembali bantuannya.

“Tapi kalau memang bantuan ditarik, apa rakyat tidak marah? Pasti rakyat marah. Upaya membantu kesejahteraan dan mengangkat masyarakat miskin di pedesaan koq justru dihalang-halangi dengan alasan Pilkada,” pungkasnya. (bhimo)