Lecehkan Pemerintah dan DPR, Pihak yang Menuding Program Bekerja Kementan Terkait Pilkada

April 26, 2018

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat meluncurkan Program Bekerja, di Cianjur, Jawa Barat, Senin (23/4/2018).

Makassar, PMP – Program Bekerja atau ‘Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera’ Kementan yang membagikan 10 juta ayam bagi rumah tangga miskin di delapan provinsi merupakan program nasional yang telah disetujui DPR pada tahun anggaran 2017. Jika ada pihak yang mengaitkan Program Bekerja dengan Pilkada berarti telah melecehkan pemerintah dan DPR.

“Program Bekerja tidak ada kaitan dengan Pilkada karena sudah dianggarkan dan disepakati antara pemerintah dan DPR untuk tahun anggaran 2017. Keluarga miskin di beberapa provinsi bakal diberikan bantuan ayam,” kata Andi Akmal Pasluddin, anggota Komisi IV DPR RI, pada Kamis (26/4/2018).

Oleh sebab itu, Akmal meminta agar tidak ada pihak yang menghubungkan antara Program Bekerja dengan Pilkada. Apalagi memanfaatkannya sebagai bahan kampanye negatif atau black campaign untuk kepentingan pihaknya.  “Saya kira cara-cara seperti ini jangan dilakukan,” ujar anggota Banggar DPR itu.

Menurut Akmal, sebagai anggota Komisi IV yang salah satunya membidangi pertanian, dirinya mengikuti secara langsung proses pembahasan Program Bekerja di DPR. Sejak awal diusulkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian, saat pembahasan, hingga akhirnya disetujui.

Melalui Program Bekerja, setiap rumah tangga miskin bakal menerima bantuan berupa 50 ekor ayam, 3 ekor kambing atau domba, 5 ekor kelinci beserta kandang dan pakan selama 6 bulan. Juga ada bantuan 3 batang bibit mangga, manggis, durian, pisang, papaya. Atau 3 batang bibit kopi, kakao, pala lada, serta 10 batang bibit cabai atau bawang merah.

“Jadi kalau sekarang Pak Menteri Pertanian bekerja membantu dan mensejahterakan masyarakat, itu memang tugasnya. Kalau kerjanya beliau membuat masyarakat simpati ya tidak ada masalah,” katanya.

Apalagi sebenarnya, Program Bekerja untuk tahap awal diterapkan di delapan provinsi, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Sumsel, Lampung, Kalsel dan Sulsel. “Peluncurannya justu di Jawa Barat. Jadi tidak hanya di Sulsel, Karena Sulsel provinsi besar maka dimasukkan,” ujarnya.

Akmal kembali menegaskan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan Program Bekerja untuk kepentingan politis. “Jadi saya kira kampanye negatif yang beredar sekarang ini telah melecehkan program yang sudah disepakati antara DPR dengan Kementan. Padahal itu untuk rakyat,” ujarnya.(bhimo)