PDIP Pusat Instruksikan Kader Sulsel Amankan Gubernur NA dari Hak Angket

Juli 19, 2019

Wagub Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Nurdin Abdullah dan Bambang DH (Ketua Bappilu DPP PDI Perjuangan), pada Konferda V dan Konfercab V PDIP Sulsel, di Hotel Claro, Makassar, Jumat (19/7.2019).

Makassar, PMP – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menginstruksikan seluruh kadernya di Sulsel untuk mengamankan kebijakan Gubernur Nurdin Abdullah (NA). Khusus anggota Fraksi PDIP DPRD Sulsel, wajib mengamankan dan memperjuangkan Gubernur dan Wagub dari Hak Angket.

“Gubernur dan Wagub Sulsel merupakan calon yang diusung PDIP. Oleh sebab itu, seluruh kader di Sulsel harus komitmen mengawal kebijakan Gubernur dan Wagub. Maka DPP PDIP menginstruksikan seluruh kader di Sulsel agar mengamankan Gubernur Nurdin Abdullah,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang DH, pada Konferda dan Konfercab V PDIP, di Hotel Claro, Jumat (19/7/2019).

Bambang DH datang ke Konferda PDIP Sulsel atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sekitar 1.000 kader elite PDIP dari 24 kabupaten dan kota mengikuti Konferda dan Konfercab yang digelar menjelang Kongres PDIP di Bali pada 8-10  Agustus mendatang. Gubernur NA dan Wagub Andi Sudirman Sulaiman turut hadir, didampingi Ketua DPD PDIP Sulsel Ridwan Andi Wittiri dan Sekretaris Rudy Pieter Goni.

Menurut Bambang DH, Gubernur NA merupakan sosok kepala daerah yang betul-betul memahami segala permasalahan dan potensi daerahnya. Oleh sebab itu, seluruh kader dan masyarakat wajib mendukung segala kebijakannya.

“Gubernur dan Wagub sedang menjalankan misinya dalam mensejaterakan rakyat Sulsel. Maka keduanya tidak boleh diganggu dari hal-hal yang bersifat kepentingan politis pihak tertentu,” tegas Bambang DH yang disambut riuh para kader.

Sebelumnya, Gubernur NA memaparkan kepada peserta Konferda bahwa selama 10 bulan sejak menjabat, dirinya terus bekerja dan menata sistem di Pemprov Sulsel agar lebih efektif dan efisien.

Gubernur NA kemudian menjelaskan bagaimana dirinya mendapat bantuan Rp 1 triliun dari Menteri PUPR untuk membangun infrastruktur jalan yang akan membuka wilayah Seko di Luwu Utara yang selama kemerdekaan RI masih terisolasi.

Dana APBN dari Kementerian PUPR itu juga bakal dipergunakan membangun ruas jalan baru dari Bandara Bua di Luwu menuju Rantepao di Toraja Utara. Akses tersebut juga bakal membuka daerah Bastem yang terisolir. Gubernur meyakini pembukaan kedua akses jalan tersebut bakal menggenjot perekonomian di Luwu Raya.

Bahkan Gubernur NA juga sukses menggenjot ekspor komoditas perikanan Sulsel melalui kebijakan direct call yang menjadikan New Port Makassar sebagai pelabuhan yang bisa menjadi keberangkatan dan tujuan ekspor secara langsung.

“Berkat direct call , ekspor komoditas perikanan kita selama semester pertama 2019 bahkan naik 533 persen,” kata Gubernur disambut tepuk tangan hadirin.

Paling mutakhir pada Rabu lalu, Gubernur NA berhasil meyakinkan Lippo Group untuk mengembalikan aset Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar senilai Rp 2,8 triliun. Yakni jalan Metro Tanjung Bunga 7 km dan areal Stadion Barombong seluas 3,35 Ha.

“Harusnya kami dapat award dari DPRD yang mewakili rakyat, tapi kami justru dapat Hak Angket,” kata Gubernur NA yang disambut tawa seluruh kader partai banteng.

Pada akhirnya, Ketua Bappilu DPP kembali menginstruksikan anggota Fraksi PDIP DPRD Sulsel untuk aktif melobi dan menjelaskan berbagai kebijakan Gubernur NA kepada anggota fraksi-fraksi lainnya.

“Lakukan lobi agar Hak Angket segera selesai. Kalau Gubernur dan jajarannya terus ditanya-tanya di DPRD, kapan nanti mereka bekerja,” tegas Bambang DH yang kembali disambut riuh kader banteng.(gading)