Unusa Fasilitasi Lulusan yang Siap Kerja Keluar Negeri

November 21, 2019

Seminar bertema ‘Peluang Karier Jabatan Formal Perawat di Luar Negeri’, di Auditorium Tower Unusa, lantai 9 Kampus B, Surabaya, pada Rabu (20/11/2019). Bentuk kerjasama LPKS Unusa dan BNP2TKI. (Dok Humas Unusa)

Surabaya, PMP – Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) siap memfasilitas para lulusan yang ingin bekerja di luar negeri melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Unusa. LPKS Unusa akan meng-upgrade skill para lulusan agar memenuhi persyaratan yang dipatok negara tujuan.

“Atas mandat dari Rektor Unusa dan Yarsis, LPKS Unusa dibentuk untuk memfasilitas para lulusan yang ingin kerja keluar negeri. Setelah lulus mereka akan dilatih lagi di LPKS sesuai kebutuhan negara tujuan,” kata Wakil Rektor 3 Unusa Dr Ima Nadatien SKM Mkes, Kamis (21/11/2019).

PT LPKS Unusa dibentuk awal November 2019. Guna memantapkan kinerja, LPKS menggelar seminar  bertema ‘Peluang Karier Jabatan Formal Perawat di Luar Negeri’, di Auditorium Tower Unusa, lantai 9 Kampus B, pada Rabu (20/11). Seminar dihadiri ratusan mahasiswa Unusa.

Selain Dr Ima Nadatien selaku Dirut PT LPKS Unusa, seminar menghadirkan dua narasumber lainnya dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pertama Sri Andayani SP MM yang merupakan Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri Sektor II – bidang kesehatan dan hospitality– Kedeputian Kerja Luar Negeri dan Promosi. Serta Ir Arini Rahyuwati MM Direktur Pelayanan dan Penempatan Pemerintah.

Sebagai langkah awal, PT LPKS Unusa memang menjalin kerja sama dengan BNP2TKI. PT LPKS Unusa bertindak selaku institusi inkubator dan mitra suplai tenaga formal professional, khususnya tenaga kesehatan yang akan ditempatkan BNP2TKI keluar negeri.

Dr Ima menjelaskan, materi yang diberikan LPKS Unusa kepada para lulusan meliputi: pembekalan bahasa Inggris atau bahasa negara tujuan, pengenalan budaya negara setempat, farmaklogi, klinik dan interview. Pelatihan diberikan dalam dua pilihan, yakni paket 450 jam dan 600 jam, yang ditempuh 2-3 bulan.

Tiap sesi pelatihan dibatasi hanya 20 peserta agar lebih intensif. Namun alokasinya bisa menyesuikan jumlah yang dikehendaki lembaga yang menitipkan seperti BNP2TKI.

“Jadi kami perlu menegaskan bahwa PT LPKS Unusa tidak mengirim tenaga kerja luar negeri, namun menambah keterampilan dan melatih para tenaga profesional sesuai yang dibutuhkan. Sedangkan yang mengirim keluar negeri adalah mitra LPKS Unusa dalam hal ini BNP2TKI,” kata Dr Ima.

Saat ini peminat LPKS Unusa yang sudah mendaftar sebanyak 45 mahasiswa. Mereka rata-rata mahasiswa semester 5. Sedangkan peminat yang ingin masuk inkubator institusi mulai dari semester 3, 5 dan 7.

Dr Ima menambahkan, selama kuliah para mahasiswa sebenarnya telah masuk dalam institusi inkubator, sebagai persiapan sebelum masuk ke LPKS saat lulus. Pemberian materi tambahan diberikan di luar jam kuliah. Materi yang diberikan seperti pelatihan bahasa Inggris, bahasa Jepang, pengenalan budaya negara setempat, dan testimoni para alumni yang sudah bekerja di luar negeri melalui media skype.

“Mempersiapkan keterampilan tenaga kerja keluar negeri tidak bisa instant. Mereka juag dipersiapkan secara mental. Karena pelatihan ini tidak perlu menunggu semester baru, begitu siap pesertanya segera dikerjakan,” katanya.

Bonus Demografi

Pada seminar yang sama, Sri Andayani memaparkan bahwa peluang bekerja di luar negeri terbuka lebar karena adanya bonus demografi, di mana usia produktif sudah siap menggantikan pekerja yang sudah berusia lanjut. Terutama kebutuhan tenaga kesehatan untuk mengisi peluang kerja di luar negeri.

“Oleh karenanya kami sangat mengapresi langkah Unusa ini dalam menyiapkan lembaga yang bisa melakukan upgrading skill. LPKS Unusa bisa menjadi salah satu pilot project. Keberadaan institusi inkubator Unusa juga bisa menjadi role model dalam menyiapkan suplai tenaga formal profesional kesehatan yang ingin bekerja ke LN,” kata Andayani.

Meneurut Andayani, kerja sama dengan Unusa sejalan dengan program BNP2TKI yang harus terus meningkatkan penempatan untuk tenaga terampil dan profesional, termasuk di dalamnya untuk tenaga kesehatan.

“Kebijakan pemerintah adalah untuk mengisi program tenaga terampil kesehatan di LN,” katanya.

Saat ini sedang digagas program tenaga kerja dengan skema government to government (G2G) ke Jerman, Arab Saudi, Abudhabi, dan Kuwait. Khusus Abudhabi menggunakan mekanisme  government to private (G2P) untuk tenaga operasional ambulan atau tenaga emergensi (UGD).

Berdasarkan data, kebutuhan tenaga kesehatan di Timur Tengah  mencapai 1.000 perawat. Abudhabi membutuhkan 50-60  tenaga emergensi tiap empat bulan. Kebutuhan Jepang untuk care worker skema SSW (mandiri yang difasilitasi pemerintah) mencapai 60 ribu dalam lima tahun ini. Sedangkan Jerman membutuhkan 100-200 tenaga perawat yang akan dibuka kesempatannya pertengahan 2020.

“Fasilitas yang diberikan dalam mekanisme G2G dan G2P semua ditanggung oleh negara penempatan. Biaya yang dikeluarkan hanya yang melekat diri PMI (pekerja migran Indonesia) saja, misalnya mengurus paspor atau asuransi ,” katanya.

Andayani mencontohkan, tenaga kerja yang akan ditempatkan di Jepang mendapatkan ganti biaya kesehatan, bahkan biaya kursus bahasa akan ditanggung dengan pemberian uang saku tiap hari. Sedangkan Jerman dan Belanda memberikan uang saku tiap hari. (gdn)