Ini Pemicu Konflik Terbuka Risma dan Khofifah Terkait Corona, Siapa Salah?

Mei 30, 2020

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.(istimewa)

Surabaya, PMP – Dua pemimpin perempuan di Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, secara terbuka memperlihatkan konflik di antara mereka terkait penanganan virus Corona. Pada Jumat kemarin, beredar video viral Risma marah-marah merasa disabotase Pemprov Jatim terkait pemakaian dua mobil lab uji COVID-19.

Risma merasa disabot setelah dua mobil Bio Safety Level 2 (BSL-2) pemberian BNPB yang ‘khusus’ untuk penanganan Corona di Kota Surabaya justru dimanfaatkan Pemprov Jatim dengan mengirimnya ke Kabupaten Lamongan dan Tulungagung. Dua mobil uji polymerase chain reaction (PCR)  itu bantuan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo yang juga Kepala BNPB.

“Dapat SMS, dapat WA-nya Pak Doni Monardo kalau itu (dua mobil) untuk Surabaya. Opo opoan (apa-apaan) gitu lo Pak? Kalau mau boikot jangan gitu Pak caranya!! Saya akan ngomong ini ke semua orang Pak!! Saya tidak terima lo Pak, betul saya ndak terima Pak!!” kata Risma melalui telepon kepada seseorang yang pastinya merupakan penentu kebijakan penanganan COVID-19 di Pemprov Jatim, pada Jumat pagi (29/5/2020).

Baca juga: Risma Menangis Terima Bantuan APD, Kita Butuh Percepatan Putus COVID-19 

Tak cukup di situ kegusaran Risma.

“Saya dibilang ndak bisa kerja!! Siapa yang ndak bisa kerja sekarang?!! Kalau mau ngawur nyerobot gitu, siapa yang ndak bisa kerja!! Boleh dicek ke Pak Pramono Anung (Menseskab). Boleh ditanya ke Mbak Puan (Ketua DPR),” bentak Risma.

Baca juga: Presiden Perintahkan Panglima TNI dan Kapolri Tambah Pasukan di Jatim

Gubernur Sebut Tak Punya Tata Krama

Kemarahan Risma tampaknya buntut dari pernyataan Gubernur Khofifah terkait pengiriman sekitar 35 pasien positif COVID-19 asal Surabaya ke RSUD Dr Soetomo Surabaya milik Pemprov Jatim, pada Minggu (17/5/2020). Pengiriman pasien yang disebut Khofifah tanpa koordinasi ke manajemen RSUD atau Pemprov Jatim itu, telah membuat pihak RSUD kelabakan dan terpaksa memindahkan pasien penderita akut ke ruang lain demi pasien COVID-19 yang dikirim ke IGD itu.

Gubernur Khofifah ternyata tak menutupi kegeramannya terkait hal itu saat jumpa pers di Gedung Grahadi pada Minggu. Dia menyebut pihak yang mengirim pasien (Pemkot Surabaya) tak punya tata krama.

“Tolong tetap jaga tata krama, regulasi dan mekanisme rujukan. Jangan membawa pasien tidak dikoordinasikan rumah sakit! Padahal lembaga itu ada komandannya. Masing-masing lembaga punya tertib administrasinya, sehingga tidak bisa ngambil orang taruh sana-sini. Rumah orang itu! Ini ada yang memimpin! Ini institusi punya mekanisme!” tegas Khofifah bernada berang.

Kemarahan Gubernur sebelumnya diperkuat pernyataan Direktur Utama RSUD Dr Soetomo dr Joni Wahyuadi yang juga Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Menurutnya, pihak Tim Command Center 112 Kota Surabaya tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya sebelum mengirim pasien. Akibatnya, pasien membludak dan tidak mendapatkan kamar.

Menurut Gubernur Khofifah, pihak Pemkot Surabaya bisa melihat terlebih dahulu di radar COVID-19 untuk mencek mana rumah sakit yang masih tersedia bed buat pasien. Bahkan Khofifah menegaskan bahwa merujuk pasien harus sesuai aturan dan regulasi berlaku, yakni Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Tak hanya itu, juga harus mengindahkan PP Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang koordinasi dengan lembaga yang dituju.

“Radar COVID-19 itu bisa diklik. Bed ketahuan jumlahnya tinggal sekian, oh ini full dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu, nanti dianggap oleh pasien, saya kok digletakno ae (ditelantarkan). Hal-hal yang seperti ini saya minta, tolong masing-masing tim memahami tata krama ini. Masing-masing tim menghormati, masing-masing institusi punya regulasi dan regulasinya itu ada di Permenkes,” kata Khofifah yang tentu saja menyindir Wali Kota Risma.

Terlepas dari pernyataan Gubernur Khofifah, penambahan tertinggi harian kasus penderita positif COVID-19 secara nasional yang mencapai 973 kasus pada Kamis (21/5/2020),  Provinsi Jatim menyumbang tertinggi dengan 502 kasus dan berasal dari Kota Surabaya 311 kasus.

Baca juga: Rekor Tertinggi Tambahan 973 Positif COVID-19, Jatim Tertinggi 502 Kasus

Melihat angka tersebut, konflik terbuka antara kedua pemimpin perempuan di Jatim itu tentu sangat disayangkan. Ada yang kemudian mengaitkan konflik tersebut masih merupakan buntut dari Pilkada Gubernur Jatim 2018, di mana Risma justru mendukung pesaing Khofifah, Syaifullah  Yusuf yang didukung Partai Banteng. Maklum saja, Risma belakangan memang dilantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan.

Namun tak penting lagi menelusuri masa Pilkada 2018, termasuk mencari siapa yang benar atau siapa salah terkait perujukan pasien di RSUD Dr Soetomo, atau pemakaian dua mobil  lab uji PCR.

Sebagai seorang Ibu bagi masyarakat Jatim dan masyarakat Kota Surabaya, Khofifah dan Risma harus segera bergandeng tangan bahu membahu mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Surabaya dan Jatim. Sentuhan lembut Khofifah dan Risma yang saat ini justru sangat diharapkan seluruh masyarakat.(hps)