Tiga Tantangan Utama Pengendalian Inflasi Era New Normal di Jatim

Mei 30, 2020

Gubernur Khofifah, Difi A Johansyah (Kepala BI Jatim) dan Wagub Emil Dardak. (Humas BI)

Surabaya, PMP – Terdapat tiga tantangan utama pengendalian inflasi di Jawa Timur menghadapi diberlakukannya New Normal di tengah pandemi Corona. Hal itu tercetus dalam high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim yang dipimpin Gubernur Khofifah Indar Parawansa.

“Langkah kebijakan pemulihan ekonomi diarahkan untuk memperbaiki dua sisi, baik demand dan supply melalui relaksasi beberapa kebijakan dalam mendorong konsumsi, mendukung dunia usaha dan mempertahankan investasi, serta mendukung ekspor-impor,” kata Gubernur Khofifah, saat rapat TPID Jatim di Gedung Grahadi, Jumat (29/5/2020).

Menurut Khofifah, diharapkan muncul inovasi yang mendukung implementasi New Normal dan perbaikan ekonomi ke depan.

“Inovasi tersebut diharapkan berasal dari TPID kabupaten atau kota di wilayah Jawa Timur sehingga dapat menjadi role model inovasi nasional,” katanya.

Baca juga: Ini Pemicu Konflik Terbuka Risma dan Khofifah Terkait Corona, Siapa Salah?

Berkat Lumbung Pangan Jatim

Difi Ahmad Johansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jatim menyatakan, sejak terjadi pandemi COVID-19, komoditas di wilayah Jatim tidak mengalami gejolak harga cukup signifikan, bahkan tekanan harga di periode Idul Fitri 2020 relatif normal, tidak setinggi pola historisnya.

“Namun terdapat tiga tantangan utama pengendalian inflasi Jawa Timur,” kata Difi.

Pertama kendala distribusi pangan di tengah penerapan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah. Kedua penurunan demand masyarakat akibat pelemahan daya beli dan dampak psikologis penyebaran COVID-19 yang berpengaruh pada potensi deflasi komoditas yang lebih dalam.

“Ketiga antisipasi dampak perpanjangan penerapan PSBB maupun kondisi New Normal di masa COVID-19 terhadap kecukupan stok dan akses masyarakat terhadap komoditas pangan strategis,” tambah Difi.

Pihak Bank Indonesia mengapresiasi TPID Jatim yang telah mengambil berbagai langkah inovatif, salah satunya membentuk kelembagaan Lumbung Pangan Jatim, yang tidak hanya menjadi wadah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan, namun ke depan diharapkan berfungsi menjadi pusat kerjasama antardaerah khususnya komoditas pertanian di Indonesia.

“Pasca high level meeting TPID, perlu evaluasi dan penguatan fungsi Lumbung Pangan Jatim sehingga dapat berjalan optimal dalam pelaksanaan tugasnya di masa datang. Selain itu juga penting dilakukan mapping stok komoditas pangan Jatim yang nantinya bisa menjadi landasan Kerjasama Antar Daerah berdasarkan data neraca pangan yang akurat,” tambahnya.

Pada rapat tersebut, Wagub Emil Dardak turut menyampaikan informasi bahwa sektor pertanian yang merupakan penopang utama perekonomian dan melibatkan setidaknya 1/3 tenaga kerja di Jatim, tidak mengalami goncangan besar akibat COVID-19. Namun produk turunan sektor pertanian, khususnya olahan holtikultura, justru terpukul seiring melemahnya sektor pariwisata.

“Oleh karena itu perlu komunikasi efektif, inovasi dan sinergi antar stakeholders dalam memasarkan produk UMKM pangan Jawa Timur, termasuk potensi kolaborasi dengan Lumbung Pangan Jatim sebagai salah satu jalur pemasaran,” pungkas Emil.(hps)