PenaMerahPutih.com
Ekbis Headline Indeks Makro

Presiden Jokowi : Belanja Negara dalam RAPBN 2022 Sebesar Rp 2.708,7 Triliun

Guna peningkatan produktivitas dan kualitas SDM anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun.
Guna peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun.(BPMI Setpres-Lukas)

Jakarta, pmp  – Presiden Joko Widodo menyampaikan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.938,3 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,4 triliun.

Presiden Jokowi saat pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2021-2022, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8/2021), juga menyampaikan bahwa pemerintah merencanakan anggaran kesehatan Rp 255,3 triliun atau 9,4% dari belanja negara.

“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Presiden.

Fokus pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.

Baca Juga :   Peluang Khofifah Gandeng AHY Makin Kuat, Kolaborasi Jokowi-SBY di Pilkada Jatim

“Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif,” kata Jokowi.

Sementara anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp 427,5 triliun guna membantu masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Pendapatan Negara Ditingkatkan

Guna peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), disiapkan anggaran pendidikan Rp 541,7 triliun dan pemerintah tetap memprioritaskan agenda pembangunan SDM agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

“Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia dan menjaga jati diri budaya bangsa,” tegas Presiden.

Baca Juga :   Pemerintah Bangun Rumah buat Keluarga Prajurit KRI Nanggala-402, Lokasi Bisa Dipilih

Pemerintah juga menganggarkan pembangunan infrastruktur Rp 384,8 triliun dalam RAPBN tahun 2022 yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang direncanakan Rp 770,4 triliun akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, hingga pemulihan ekonomi daerah.

“Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, agar bisa memenuhi seluruh kebutuhan tersebut pendapatan negara harus ditingkatkan dari tahun ini.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Harapkan ITS Jadi Garda Depan Pengembangan Teknologi

Pada tahun 2022, pendapatan direncanakan Rp 1.840,7 triliun terdiri atas penerimaan perpajakan Rp 1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun. Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP.

Melihat belanja yang lebih besar dari pendapatan, maka defisit anggaran tahun 2022 direncanakan 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 868 triliun.

“Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai langkah mencapai konsolidasi fiskal, mengingat tahun 2023 defisit anggaran diharapkan dapat kembali ke  level paling tinggi 3% terhadap PDB,” jelas Jokowi.

Pada tahun depan pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9% dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Sedangkan tingkat ketimpangan rasio gini berada di kisaran 0,376-0,378 dan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.(hps)