Labuan Bajo, pmp – Presiden Joko Widodo meminta para direktur utama BUMN agar lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko, serta menekankan pentingnya membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan BUMN.
“Para direktur utama BUMN merupakan orang-orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan baik secara nasional maupun global,” kata Presiden Jokowi saat bertemu para dirut Direktur BUMN di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (14/10/2021).
Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya membangun profesionalisme.
“Ini sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” tegas Presiden.
Selain itu Presiden meminta para dirut BUMN untuk membangun kultur kerja yang lebih sederhana dan menghindari birokrasi kompleks yang akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.
“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa tiga tahun, empat tahun, lima tahun, enam tahun, tujuh tahun. Ada yang tujuh tahun mengadu ke saya. Nah seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” tegas Jokowi.
Presiden secara berkelakar menegaskan pentingnya proses perizinan yang sederhana.
“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” tambahnya.
Presiden juga meminta kepada para dirut BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani berkompetisi dan mengambil risiko, serta menginstruksikan Menteri BUMN tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN yang sedang dalam kondisi menurun.
“Jadi tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,” imbuhnya.
Presiden menuturkan bahwa BUMN di Indonesia sudah mulai melakukan penggabungan, konsolidasi maupun reorganisasi. Saat ini jumlah BUMN di Indonesia 41 perusahaan dari sebelumnya 108 perusahaan.
“Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan, itu juga baik,” pungkas Presiden Jokowi.(hps)