Jakarta, penamerahputih.com – Kerukunan antarumat beragama di Jakarta yang sempat terganggu selama proses Pilkada menjadi fokus perhatian pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno begitu dilantik pada Oktober 2017. Pasangan ini tampaknya menyadari, sulit untuk merealisasi berbagai program jika rekonsiliasi tak segera dilakukan.
Target rekonsiliasi antarumat beragama tercantum dalam situs resmi Anies-Sandiaga yang berjudul “Rencana 100 Hari Pertama Anies-Sandi”. Program yang bakal dilakukan terkait rekonsiliasi antarumat beragama adalah mengefektifkan forum kerukunan umat beragama DKI Jakarta.
Persoalan rekonsiliasi menjadi prioritas pertama dari tiga prioritas yang bakal dikerjakan selama 100 hari menjabat. Prioritas kedua adalah langkah awal memenuhi program kerja, dan ketiga mengonsolidasikan birokrasi pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Terkait rekonsiliasi, ternyata tak hanya persoalan kerukunan antarumat beragama. Ada empat poin lainnya, yakni: Silaturahmi dengan seluruh mantan gubernur dan wakil Gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan dan pimpinan partai politik.
Kemudian membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI sebagai sarana komunikasi. Mengadakan kegiatan ‘Gubernur/Wakil Gubernur Mendengar’ di Balai Kota. Serta memulai pertemuan kota per kecamatan sejak minggu pertama menjabat. Pertemuan pertama akan dilakukan bersama warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara.
Sementara prioritas kedua yaitu langkah-langkah awal untuk memenuhi program kerja prioritas. Terbagi dalam 3 bidang yakni:
- Menciptakan wirausahawan baru dan lapangan pekerjaan serta membentuk dan meresmikan 44 pusat kewirausahaan dengan program OK OCE.
- Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan mendistribusikan ke anak putus sekolah;
- Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta (KPJ), meluncurkan program hunian DP Rp 0, dan meluncurkan program OK OTrip dan OK O-Care.
Selanjutnya prioritas ketiga, menonsolidasikan birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Terbagi dalam 6 bidang, yakni:
a. Membangun komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI Jakarta;
b. Menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif;
c. Mempersiapkan rancangan Revisi APBD-P 2018 dan rancangan RPJMD 2017-2022 untuk masa sidang DPRD DKI Jakarta tahun 2018 dengan sasaran revisi memasukkan program utama Anies-Sandi dalam APBD 2018;
d. Memulai sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen untuk membangun paradigma ‘pembangunan berbasis gerakan’;
e. Mengimplementasikan open goverment dengan pengelolaan sumber pembiayaan secara transparan, dan dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-budgeter; serrta
f. Menerbitkan Pergub yang diperlukan sebagai landasan mengimplementasikan program prioritas, termasuk mengonsolidasikan transportasi konvensional dengan transportasi online. (bim)