Jakarta, pmp – Presiden Jokowi menganggarkan Rp 410,7 triliun guna pembangunan infrastruktur di dalam APBN 2018. Alokasi belanja infrastruktur bakal difokuskan untuk perbaikan konektivitas guna mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal penyediaan infrastruktur.
Alokasi pembangunan infrastruktur tersebar ke dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Selain itu juga masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana investasi dari pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) dan dana pengadaan lahan yang diperuntukkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dirilis Kamis (26/10/2017), ada beberapa sasaran pembangunan infrastruktur yang dituju dari alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 410,7 triliun tersebut.
Pertama, pembangunan dan preservasi jalan, sepanjang 865 km jalan baru akan dibangun. Kemudian 25 km jalan tol bagian pemerintah, serta pembangunan 8.695 meter jembatan. Masih ada pula pembangunan 620 km jalur kereta api, pembangunan lanjutan 23 km LRT, serta penyelesaian dan lanjutan pembangunan delapan bandara baru.
Kedua, bidang informasi dan telekomunikasi, dana infrastruktur bakal dipergunakan untuk pembangunan desa broadband terpadu di 100 lokasi dan pembangunan 380 BTS di daerah blankspot. Khususnya di daerah terdepan, terpencil dan terluar Indonesia seperti wilayah perbatasan.
Ketiga, belanja infrastruktur tahun depan juga bakal dipakai untuk penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setidaknya bakal ada 13.405 unit rusun yang akan dibangun. Juga 180 ribu unit bantuan stimulan untuk peningkatan atau pembangunan rumah. (lis)