Surabaya, PMP – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong bupati dan walikota maksimalkan serapan belanja APBD 2020 guna mempercepat pemulihan ekonomi di Jawa Timur.
“Pada situasi seperti sekarang ini, kita harus memaksimalkan realisasi anggaran, utamanya mendorong sektor UMKM di lingkungan kabupaten atau kota di mana bupati dan walikota menjadi komandannya,” kata Gubernur Khofifah pada rapat koordinasi (Rakor) Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi 2020, di Dyandra Convention Center, Surabaya, Senin siang (27/7/2020).
Rakor dihadiri bupati dan wali kota se-Jatim, beserta masing-masing sekda dan inspektorat. Turut hadir pula Wagub Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim, Kajati Jatim, Kasdam V/ Brawijaya, Wakapolda Jatim, Kepala Perwakilan BPK RI Jatim, Kepala BPKP dan Sekdaprov Jatim.
Meski dihimbau memaksimalkan penyerapan anggaran, Gubernur berpesan agar pemulihan ekonomi harus tetap beriringan dengan upaya pengendalian penanganan COVID-19 di daerah masing-masing.
“Gas dan rem harus benar-benar diatur agar kedua upaya bisa berjalan beriringan,” pesannya.
Menurut Khofifah, salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi COVID-19 adalah mendorong sektor UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan.
“Ini penting karena sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Jatim,” tegasnya.
Realisasi penyerapan anggaran di seluruh daerah diharapkan bakal mendorong UMKM agar tetap survive sehingga bisa mengungkit pergerakan roda ekonomi.
Gubernur juga berpesan agar seluruh bupati dan wali kota meningkatkan sinergitas dalam upaya menggerakkan perekonomian sekaligus mengendalikan COVID-19.
KPK Puji Realisasi PAD Jatim
Pada rakor tersebut, Deputi Bidang Pencegahan KPK RI Pahala Nainggolan mengapresiasi realisasi PAD Provinsi Jatim yang meningkat di atas 50%.
“Kalau boleh dibagikan tipsnya, bagaimana penerimaan bisa hampir 50%, tetapi PAD bisa 68%. Rata-rata PAD daerah lain 40% saja sudah susah sekarang. Apalagi industrinya wisata,” Pahala.
Apresiasi KPK muncul setelah Gubernur Khofifah memaparkan realisasi pendapatan dan belanja baik untuk pemerintah provinsi maupun pemkab dan pemkot se-Jatim per semester I Tahun Anggaran 2020.
Realisasi pendapatan Pemprov Jatim mencapai Rp 13,6 triliun atau 49,94% dari target Rp 27,3 triliun. Pendapatan berasal dari PAD Rp 9,3 triliun (68,7%), Dana Perimbangan Rp 4,3 triliun (31,5%), serta lain-lain Rp 43,6 miliar (26,4%).
Adapun realisasi belanja mencapai 36,4% senilai Rp 10,7 triliun dari target Rp 29.4 triliun. Terdiri dari belanja langsung Rp. 7,8 triliun (38,2%) dan belanja tidak langsung Rp 2,6 triliun (28,9%).
Sementara berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 14 Juli 2020 BPKAD Provinsi Jatim, anggaran pendapatan kabupaten/kota se-Jatim Rp 87 triliun dengan realisasi Rp 42,2 triliun. Sedangkan alokasi anggaran belanja kabupaten/kota se-Jatim mencapai Rp 98,2 triliun dengan realisasi belanja kabupaten/ kota se-Jatim Rp 35,1triliun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Difi A Johansyah mengajak seluruh yang hadir bersama-sama menyusun protokol kesehatan yang built-in dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya untuk sektor pariwisata, sektor jasa, restoran dan hotel.
“Kita gabung suatu protokol kesehatan sesuai adaptasi kebiasaan baru, sehingga bisa membantu atau tidak menghambat sektor ekonomi,” katanya.
Terkait pelaku UMKM, BI Jatim mengapresiasi semangat dan kreativitas mereka di masa pandemi. Contohnya UMKM batik yang berkreasi memproduksi masker batik. “Mereka luar biasa,” katanya.(hps)