BANYUWANGI, PMP – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan perbankan yang terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui sinergi antara Bank Jatim Kantor Pusat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur serta Cabang Bank Jatim dengan BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA se-Jawa Timur dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan secara serentak di Banyuwangi pada Kamis (2/7/2026) dan dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono, Direktur Ritel & Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo serta Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni bersama dengan para Kepala BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA se-Jawa Timur dengan disaksikan oleh Soni Sultana selaku Kepala Kantor Regional II BKN.
Arief menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis perseroan dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan kepada ASN secara menyeluruh.
“ASN merupakan salah satu segmen utama Bank Jatim yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis perseroan. Melalui kerja sama ini, kami ingin membangun ekosistem layanan yang lebih terintegrasi, memberikan kemudahan akses layanan keuangan, serta menghadirkan solusi perbankan yang semakin cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan ASN,” ujarnya di Surabaya, Senin (6/7/2026).
Arief menambahkan, pengelolaan bisnis ASN selama ini menjadi salah satu pilar utama bisnis Bank Jatim karena memberikan kontribusi signifikan terhadap penghimpunan dana murah (Current Account Saving Account/CASA) maupun penyaluran kredit konsumer.
Saat ini Bank Jatim mengelola sekitar 368 ribu ASN dengan nilai payroll mencapai sekitar Rp1,5 triliun setiap bulan. Meski demikian, seiring dengan rencana implementasi kebijakan single salary oleh Pemerintah Pusat yang berpotensi mengubah pola pengelolaan penggajian ASN dan meningkatkan kompetisi antarperbankan, diperlukan penguatan kerja sama yang memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif.
Melalui PKS tersebut, Bank Jatim dan BKD/BKPSDM/BKPP/BPKSDA Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menyepakati berbagai ruang lingkup kerja sama. Antara lain layanan penyaluran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN, penyediaan fasilitas kredit, integrasi serta pemanfaatan data dasar kepegawaian ASN melalui sistem host to host secara terbatas dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, penyediaan layanan digital perbankan seperti ATM/debit, mobile banking, co-branding card, dan layanan digital lainnya.
Selain itu, kerja sama juga mencakup dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN serta penyediaan berbagai layanan perbankan lainnya, termasuk potensi pembiayaan pendidikan dan penempatan dana.
Menurut Tonny, integrasi layanan ini diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin efektif sekaligus memperkuat ekosistem digital antara Bank Jatim dengan pemerintah daerah.
“Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada ASN, tetapi juga memperkuat sinergi antara Bank Jatim dengan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Melalui integrasi data berbasis sistem host to host, kami dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran, termasuk pengembangan program pre-approved credit yang semakin memudahkan ASN memperoleh akses pembiayaan,” jelasnya.
Adapun tujuan utama dari kerja sama tersebut adalah membangun kemitraan formal yang komprehensif, terintegrasi, serta memiliki kekuatan hukum yang seragam di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis Bank Jatim dalam mengoptimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), menjaga kualitas portofolio kredit konsumer ASN, serta memperkuat daya saing perusahaan di tengah semakin ketatnya kompetisi industri perbankan.
Ke depan, Bank Jatim berkomitmen untuk terus memperluas kolaborasi strategis dengan berbagai pemerintah daerah dan institusi guna menghadirkan layanan keuangan yang inovatif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Bank Jatim dalam mendukung digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di Jawa Timur. (nas)
