JOMBANG, PMP – Presiden RI Prabowo Subianto menutup rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Gedung Serba Guna KH Hasbullah Sa’id Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, pada Senin (31/8/2026), setelah hasil muktamar menetapkan KH Miftachul Akhyar selaku Rais ‘Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih untuk Masa Khidmah 2026–2031.
Prabowo Subianto mengajak seluruh Jamiyah NU bersama sama bergotong royong, bekerja keras mengelola seluruh kekayaan alam untuk kemaslahatan dan kemamkmuran masyarakat Indonesia.
Pada penutupan tersebut Presiden Prabowo merasa bangga pada penutupan Muktamar NU ke 35 mendapatkan KARTANU diserahkan langsung oleh KH. Miftachul Akhyar selaku Ra’is Aam PBNU terpilih, Dengan memiliki KARTANU tersebut Prabowo menjadi bagian dari Warga Nahdliyin.
“Ini sangat luar biasa dan kehormatan besar bagi saya. Disini disebutkan pemegang kartu ini sebagai Anggota Seumur Hidup,” ucap Presiden Prabowo bangga usai menerima KARTANU.
Keterlibatannya dalam NU ini menurutnya sebagai wujud koalisi dalam upaya memimpin Indonesia yang besar dan majemuk.
Dengan terpilihnya Ra’is Aam dan Ketua PBNU yang baru, Presiden Prabowo berharap agar ke depannya bisa menjadi salah satu support utama pemerintah dalam mewujudkan transformasi bangsa Indonesia dalam mengangkat sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.
“Saya yakin dan percaya bahwa kita akan berhasil. Saya yakin kita akan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan,” ungkapnya optimis.
“Terima kasih hari ini saya diterima sebagai anggota NU. Ini artinya NU bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong bekerja keras demi Indonesia yang maju dan berdaulat,” pungkasnya.
Secara khusus Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang ikut mendampingi presiden dalam penutupan Muktamar berharap kepemimpinan baru PBNU dapat membawa NU semakin kokoh dalam menjalankan khidmah keumatan, kebangsaan, serta menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
“Pemprov Jawa Timur siap berkhidmat dan bersinergi bersama Nahdlatul Ulama. Banyak hal yang bisa di kolaborasikan, terutama dalam membangun kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kehidupan sosial dan keagamaan,” katanya.
Sebagai organisasi yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat, NU dinilai memiliki kontribusi besar dalam menjaga ketahanan sosial sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Karena itu, Gubernur Khofifah berharap kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026–2031 dapat terus merawat soliditas organisasi serta mengayomi seluruh elemen Nahdlatul Ulama.
“Soliditas dan persatuan harus menjadi kekuatan utama agar NU semakin besar manfaatnya bagi umat dan bangsa. Perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika organisasi, tetapi setelah keputusan diambil, mari bersama-sama menjaga persatuan dan memperkuat ukhuwah,” tuturnya.
Sementara itu, Rais ‘Aam KH Miftahul Akhyar mengatakan, bahwa memasuki perjalanan abad kedua NU pihaknya mengajak untuk menjadi kader pemakmur bumi serta menyejahterakan masyarakat Indonesia.
Rais ‘Aam memandang bahwa sebagai warga masyarakat sekaligus warga nahdliyin dapat membantu menghijaukan kembali sawah ladang dan menghijaukan kembali gunung gunung yang gundul.
“Ke depan, program di Abad ke dua NU harus mampu mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi keumatan bisa terus terjadi perbaikan dan kesajahteraan,” harapnya.
Dalam sambutannya, Ketua Umum PBNU Periode 2026-2031, KH Abdul Hakim Mahfudz mengatakan, bahwa Muktamar ke 35 terasa spesial karena Presiden RI Prabowo Subianto hadir pada pembukaan dan penutupan hadir di tengah para Muktamirin.
Sebagai Ketua Umum PBNU terpilih, Gus Kikin sapaan akrabnya berkomitmen untuk terus mendorong agar Nahdlatul Ulama (NU) kembali menjadikan Qanun Asasi karya Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai landasan dan pedoman utama organisasi.
Dalam Qanun Asasi, pemegang otoritas tertinggi secara struktural berada di tangan para kiai pemilik otoritas keilmuan dan spiritual (syuriyah), sedangkan jajaran tanfidziyah adalah pelaksana administratif yang harus tunduk pada fatwa syuriyah.
Gus Kikin memandang, NU harus menjadikan nilai-nilai Qanun Asasi sebagai pijakan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat perekonomian warga NU. (gdn)
