EkbisHeadlineIndeksMakro

Sinergi BI dan Pemda Identifikasi Tantangan Stabilitas Ketahanan Pangan di Jawa

×

Sinergi BI dan Pemda Identifikasi Tantangan Stabilitas Ketahanan Pangan di Jawa

Sebarkan artikel ini

YOGYAKARTA, PMP – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), melalui penguatan neraca pangan wilayah Jawa, terutama dalam mengantisipasi risiko dampak El-Nino terhadap produktivitas dan ketahanan pangan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penguatan Neraca Pangan Wilayah Jawa Tahun 2026 dengan tema “Penguatan Neraca Pangan Jawa untuk Mendukung Stabilitas Pasokan Pangan Nasional” di Yogyakarta .

Siaran pers yang diterima redaksi PenaMerahPutih.com, Jumat (20/11/2026) menyebutkan forum ini menjadi wadah koordinasi pusat dan daerah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan implementasi di lapangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mewujudkan neraca pangan yang lebih akurat, konsisten, dan akuntabel.

Rakor dipimpin oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Rifki Ismal, bersama dengan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Gizi Nasional (BGN).

Selain itu, rakor turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Pemerintah Daerah se-Jawa, Departemen Regional Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia Se-Jawa, Badan Pusat Statistik (BPS) Se-Jawa, serta Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB).

“Penguatan neraca pangan Jawa diarahkan pada peningkatan akurasi penghitungan produksi, penyempurnaan estimasi kebutuhan konsumsi, serta perluasan pencatatan arus perdagangan antarwilayah, khususnya pada simpul perdagangan utama,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rifki Ismal.

Menurutnya langkah ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran ketersediaan, kebutuhan, dan distribusi pangan yang lebih komprehensif sebagai landasan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah .

Arah penguatan ini juga sejalan dengan rekomendasi kajian neraca pangan yang disusun melalui kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Bapanas, dan IPB.

Baca Juga :  Dorong Ekspor Kopi dan Coklat, BI Jatim Gelar JCFF 2026 pada 17-19 Juli di Surabaya

Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kemenko Pangan, Muhamad Mawardi, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pangan melalui pendekatan Satu Data, Satu Peta, dan Satu Aksi.

“Satu Data bertujuan mengintegrasikan informasi produksi, stok, kebutuhan, perdagangan antarwilayah, dan harga pangan dengan acuan yang selaras. Satu Peta diperlukan untuk memetakan sentra produksi, wilayah konsumsi, serta koridor logistik guna memperkuat konektivitas distribusi pangan antarwilayah,” ujar Muhammad Mawardi.

Kedua pendekatan tersebut selanjutnya diterjemahkan melalui Satu Aksi, yakni kesepakatan langkah konkret dan penetapan wilayah prioritas intervensi.

Sinergi ketiga pendekatan  ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi gangguan pasokan, menjaga kelancaran distribusi , serta mendukung stabilitas harga pangan.

Sejalan dengan hal tersebut , Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Dirjen Bina Pengembangan Daerah Kemendagri, Fauzan Hasan , menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan sinergi antarperangkat daerah dalam penyediaan serta pemutakhiran data.

Lebih lanjut, hasil analisis neraca pangan perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan strategis daerah a.l. target program dan alokasi anggaran . Dengan demikian, neraca pangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemantauan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan intervensi yang lebih terarah dan tepat sasaran sejalan dengan prinsip Kemendagri bahwa penguatan neraca pangan harus bermuara pada aksi nyata Pemerintah Daerah.

“Neraca pangan disusun dalam proyeksi tahunan dengan rincian bulanan guna mengidentifikasi potensi surplus dan defisit pangan di daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi gangguan pasokan melalui langkah stabilisasi,” kata Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Indra Wijayanto.

Baca Juga :  FESyar Jawa 2026 Resmi Dibuka, Gubernur BI: Perkuat Ekonomi Syariah, Buka Akses Pasar dan Pembiayaan

Penguatan kelembagaan didorong melalui pembentukan tim penyusun neraca pangan lintas instansi yang ditetapkan kepala daerah. Bapanas juga menawarkan pendekatan berbeda dalam membaca Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan memilah wilayah berdasarkan besaran kenaikan harga, posisi harga terhadap harga acuan, serta kondisi pasokan dan distribusi untu k prioritisasi intervensi secara lebih selektif dan tepat sasaran.

Urgensi penguatan neraca pangan juga semakin meningkat seiring dengan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu sumber permintaan baru dalam sistem pangan nasional.

Inspektur Utama BGN, Gustanty Dian Fitrilia, menyampaikan bahwa di wilayah Jawa terdapat 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 35,19 juta penerima manfaat. Besarnya kebutuhan pangan tersebut perlu diantisipasi melalui perencanaan pasokan dan distribusi yang lebih terukur.

“BGN telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional ( SIPGN). Ke depan, BGN mengusulkan pengembangan integrasi data dan Early Warning System untuk memperkuat akurasi proyeksi kebutuhan dan antisipasi risiko ketidakseimbangan pasokan pangan,” papar Gustanty.

Dalam kesempatan yang sama , Pemprov se-Jawa, turut menyampaikan progres implementasi dan tantangan penguatan neraca pangan di daerah, terutama terkait keterbatasan data perdagangan antarwilayah khususnya melalui moda darat , perbedaan sumber dan metodologi, serta perlunya penyempurnaan estimasi kebutuhan pangan, termasuk untuk mendukung program MBG.

Ke depan, penguatan diharapkan mengarah pada harmonisasi dan integrasi data antarinstansi, peningkatan kapasitas SDM, serta perluasan pencatatan arus perdagangan komoditas pangan strategis melalui optimalisasi peran BUMD pangan, pengelola pasar, dan simpul distribusi utama.

Menindaklanjuti tantangan tersebut, BPS menyampaikan pentingnya redesign proses bisnis data Perdagangan Antar Wilayah (PAW) dengan potensi perluasan cakupan survei dan integrasi data  administratif lintas instansi .

Baca Juga :  Kemenag Tegaskan Zakat Tidak untuk Program MBG

Hal tersebut sejalan dengan rencana  pengembangan d atabase perdagangan antarwilayah yang diinisiasi oleh Kemenhub (E-Manifest SUMBA) untuk mendigitalisasi data angkutan barang untuk mendukung kelancaran distribusi dan Kemendag (INATRADE-OSS)  untuk pelaporan distribusi bapokting oleh pedagang besar setiap bulan.

Kementerian Pertanian turut menekankan pentingnya penyempurnaan metodologi perhitungan stok di tingkat provinsi mempertimbangkan adanya perdagangan antarwilayah intraprovinsi. Selain itu, Departemen Regional Bank Indonesia mendorong penguatan sinergi lintas instansi untuk mengoptimalkan pemanfaatan neraca pangan sebagai dasar kerja sama antardaerah (KAD) dan antisipasi risiko inflasi pangan didukung dashboard inflasi regional.

Rapat koordinasi merumuskan lima arah penguatan. Pertama, optimalisasi pemanfaatan neraca pangan sebagai basis early warning system ketahanan pasokan dan stabilitas harga.

Kedua, penguatan kelembagaan, SDM, dan tata kelola data melalui penetapan tim penyusun neraca pangan di setiap daerah, termasuk memastikan keberlanjutan kapasitas SDM dengan pelaksanaan capacity building  yang rutin dan terarah.

Ketiga, evaluasi, digitalisasi, dan integrasi data neraca pangan secara bertahap untuk memungkinkan pertukaran dan pemutakhiran data antar instansi.

Keempat, penajaman metodologi pengumpulan dan penyusunan data neraca panga n serta penyusunan referensi data bersama, disertai mekanisme rekonsiliasi apabila terdapat perbedaan data antarinstansi.

Kelima, perluasan perolehan data/statistik baru antara lain melalui inisiasi pencatatan inflow–outflow komoditas pangan prioritas pada simpul perdagangan utama didukung kodifikasi pasar daerah yang diorkestrasi di tingkat nasional .

Upaya – upaya ini diharapkan dapat memperkuat neraca pangan sebagai dasar perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pengendalian inflasi pangan dan ketahanan pangan di wilayah Jawa. (hap)