Yudi Wahyu Maharani Dirut Baru BPR Jatim 

Maret 21, 2018

Jajaran direksi baru PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Bank UMKM Jawa Timur. (gus)

Surabaya, PMP – Yudi Wahyu Maharani didaulat menjadi Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Bank UMKM Jawa Timur melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar Rabu (21/3/2018). Yudi menegaskan komitmen BPR Jatim membina dan menjalin hubungan dengan para UMKM di Jatim yang saat ini menjadi barometer UMKM nasional.

“Ke depan, program kerja BPR Jatim akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada guna mengantisipasi persaingan pasar. Mulai dari suku bunga serta peran teknologi. Prioritas program akan dilakukan guna menciptakan kinerja yang lebih positif,” kata Yudi seusai RUPS BPR Jatim, di Surabaya, Rabu (21/3/2018).

Yudi Wahyu Maharani menggantikan posisi Subawi di BPR Jatim yang saham mayoritasnya dimiliki Pemprov Jatim tersebut. Pada jajaran direksi, Yudi bakal didampingi Direktur Umum Farid Nur Syamsi, Direktur Pemasaran Bambang Rushadi, serta Direktur Kepatuhan Sugeng Hariyanto. Sementara Komisaris Utama BPR Jatim dijabat Supriyanto. Jajaran komisaris baru yakni Karsali, Santosa Budi Raharjo dan Tri Darma.

Akhmad Sukardi, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim yang mewakili Gubernur Jatim Soekarwo  berharap, BPR Jatim  terus meningkatkan kinerja perusahaan. Termasuk fokus membantu masyarakat petani dan pelaku UMKM.

“BPR Jatim ini sebagai pilot project BPR-BPR di Jatim lainnya. Jadi memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” kata Akhmad Sukardi.

Menurut Akhmad, operasional BPR Jatim relatif tinggi, mengingat segmen yang disasar masyarakat kecil yang perlu banyak pembinaan. “Tiap hari karyawan BPR Jatim berkeliling menyambangi dan membina para UMKM. Saya berharap kinerja terus ditingkatkan,” katanya.

Pada laporan keuangan hingga Desember 2017, BPR Jatim berhasil membukukan laba sebesar Rp 47,455 miliar (sebelum pajak). Naik 28,5 persen  dibanding tahun 2016. Kredit yang dikucurkan di sepanjang 2017 sebesar Rp 1.177 miliar atau naik 2,77 persen dibanding 2016. Sementara dana pihak ketiga (DPK) Rp 1,6 miliar  atau naik 10,32 persen dibanding DPK 2016. (gus)