Surabaya, PMP – Bank Indonesia Jawa Timur bersama Pemprov Jawa Timur yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan tema ‘Sinergi Antar Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional’ .
Budi Hanoto, Kepala BI Jatim sekaligus Wakil Ketua TPID Jatim menyampaikan kondisi geopolitik global memberikan dampak pada pemulihan ekonomi Jawa Timur. Sementara inflasi Jatim pada triwulan I-2022 masih terpantau stabil dalam kisaran target inflasi sebesar 3,04% (year on year).
“Kedepan, TPID perlu mewaspadai dampak konflik Ukraina Rusia yang diperkirakan akan mulai dirasakan dalam anatomi inflasi Jawa Timur,” kata Budi pada rakor TPID Jatim di kantor BI Jatim, pada Selasa (19/4/2022).
Masih kata Budi, kenaikan harga komoditas pangan dan energi global diduga akan menjadi sumber tekanan cost-push inflation Jawa Timur melalui transmisi kenaikan harga BBM, gandum, kedelai, hingga pupuk pertanian.
Tekanan tersebut semakin meningkat seiring dengan pola inflasi musiman yang berasal dari peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri. Oleh karena itu diperlukan langkah konkrit dalam meredakan tekanan inflasi tersebut.
Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak saat memimpin rakor menyampaikan bahwa inflasi Jatim menunjukkan tren yang meningkat, tetapi masih terkendali dalam sasaran inflasi nasional 3+/- 1%.
“Saya mendorong anggota TPID khususnya OPD untuk memperkuat dan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui sinergi dan inovasi pada pilar 4K TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” katanya.
Rapat Koordinasi TPID menghasilkan lima strategi utama pengendalian inflasi dalam menghadapi tekanan inflasi di masa depan.
Pertama, pemantauan ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis melalui perluasan distribusi produksi komoditas dengan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mengurangi disparitas harga komoditas antar Kota/Kab di Jatim.
Kedua, penguatan rantai nilai komoditas dari sektor hulu hingga hilir.
Ketiga, himbauan bagi korporasi untuk berbagi beban atas kenaikan bahan baku dengan menahan kenaikan harga jual yg dibebankan pada konsumen.
Keempat, optimalisasi utilisasi teknologi digital, baik untuk peningkatan produktivitas pertanian mll digital farming maupun perluasan elektronifikasi pembayaran digital.
Kelima, melaksanakan program pengendalian inflasi menjelang HBKN Ramadhan & Idul Fitri 1443 H seperti pasar murah, sidak produsen dan pabrikan, pemberian subsidi angkutan perintis daerah terluar, pembatasan angkutan barang lebaran dengan pengecualian angkutan barang pokok, hingga memastikan kecukupan pasokan BBM.
“Berbagai kesepakatan pengendalian inflasi tersebut diharapkan mampu mengendalikan laju inflasi Jawa Timur menjelang Idul Fitri serta berdaya meredakan tekanan inflasi dari sisi eksternal (cost-push inflation),” pungkas Budi Hanoto.(nas)