SURABAYA, PMP – Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengapresiasi pelaksanaan distribusi LPG 3 kg oleh Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus yang dinilai telah berjalan sesuai dengan ketentuan, khususnya dalam hal kepatuhan harga dan ketersediaan pasokan di tingkat pangkalan.
Asisten Pemeriksa pada Keasistenan Utama III Ombudsman RI, Muhammad Wildan melalui keterangannya yang dikutip Kamis (14/8/2025) menyatakan Ombudsman RI sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik mendatangi Surabaya dalam rangka pengawasan ketersediaan dan penyaluran LPG 3 kg bersubsidi.
“Secara umum kondisi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi di Surabaya berlangsung lancar, kondisi persediaan pun aman, serta harga di pangkalan tetap terkendali sesuai HET yang ditetapkan. Apresiasi kami kepada Pertamina Patra Niaga yang menjaga stabilitas harga dan pasokan LPG 3 kg bersubsidi hingga bisa dinikmati oleh kelompok penerima manfaat yang berhak,” ujar Muhammad Wildan saat melakukan pengawasan distribusi LPG 3 kg di Kota Surabaya pada Rabu (6/8/2025).
Kegiatan sidak dalam rangka agenda Uji Petik Lapangan dari Ombudsman RI ini disampaikan Wildan, selain dalam rangka pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg juga sebagai bagian dari rencana kebijakan pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.
Sebagaimana diketahui, pada awal tahun 2025 Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana transformasi pengecer menjadi sub pangkalan. Namun, pada prakteknya banyak tantangan yang harus dihadapi dibalik peluang-peluang yang ada.
Sehingga Uji Petik Lapangan penting dilakukan untuk meminimalisir dan memitigasi potensi permasalahan pada saat inplementasi kebijakan diberlakukan sekaligus memaksimalkan potensi peningkatan layanan dalam distribusi LPG 3 kg.
Sementara itu Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menegaskan komitmen perusahaan untuk terus melakukan pembenahan menyeluruh untuk peningkatan pelayanan dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna memastikan LPG subsidi tersalurkan secara tepat sasaran.
“Setiap masukan dari Ombudsman RI menjadi bagian dari continuous improvement kami. Jika ditemukan agen atau pangkalan yang melanggar, kami akan menindak tegas sesuai ketentuan, hingga pencabutan izin jika diperlukan. Kami berkomitmen menjaga integrasi rantau distribusi LPG subsidi di seluruh wilayah Jatimbalinus,” ujar Ahad.
Ahad menambahkan sebagai bentuk upaya pengawasan berkelanjutan dalam rangka penyaluran LPG subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga juga memasifkan pembinaan terhadap pangkalan serta memperkuat mekanisme kontrol digital melalui sistem Subsidi Tepat yang memantau pencatatan transaksi secara real time, demi menjaga akurasi data dan ketepatan sasaran distribusi LPG subsidi.
“Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam rangka distribusi LPG 3 kg, Pertamina Patra Niaga dalam hal ini Regional Jatimbalinus berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dan terbuka untuk mendapat masukan dan perbaikan untuk melakukan pengawasan bersama dengan pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan, termasuk dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia,” tutup Ahad.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan produk Pertamina, masyarakat dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135. (nas)
