SURABAYA, PMP – Di tengah maraknya polemik dan pembubaran agenda nonton bareng film ‘Pesta Babi’ di sejumlah daerah, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) justru menghadirkan ruang diskusi terbuka. Melalui bedah film yang diselenggarakan oleh Departemen Studi Pembangunan ITS pada Rabu (13/5/2026) malam, Kampus Pahlawan ini menegaskan perannya memberi ruang dialektika yang konstruktif bagi mahasiswa.
Diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Studi Pembangunan (HIMADEV), kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah Kajian Agraria yang sejalan dengan isu yang diangkat dalam film tersebut. Dengan menghadirkan jurnalis senior Harian Kompas Ambrosius Harto Manumoyoso dan dosen Studi Pembangunan Khairun Nisa SIP MA, diskusi ini berjalan melalui dua perspektif berbeda, yakni secara akademik dan jurnalisme.
Pada forum yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen tersebut, film yang mengangkat isu konflik agraria dan pembangunan di Papua dinilai sebagai studi kasus yang mampu memperkaya cara pandang mahasiswa terhadap suatu kebijakan publik yang berlaku. ITS menilai bahwa diskursus kritis terhadap suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi.
Alih-alih melihat film tersebut semata sebagai sesuatu yang kontroversial, ITS menempatkannya sebagai media pembelajaran yang konstruktif untuk menguji pola pikir yang sistematis, kritis, dan multidimensional.
“Setiap kebijakan publik idealnya dirumuskan melalui pendekatan bottom-up. Penting bagi pembuat kebijakan untuk selalu mempertimbangkan aspirasi dan partisipasi aktif Masyarakat,” kata Khairun Nisa.
Menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan pasti memiliki trade-off sehingga mustahil memuaskan seluruh pihak secara sempurna. Maka dari itu, Icha menekankan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi Pancasila terutama sila kelima tentang keadilan sosial. Ia menjelaskan bahwa konsep keadilan sosial menurut Nancy Fraser dapat dilihat melalui tiga dimensi, yakni keadilan distribusi, keadilan representasi, dan keadilan rekognisi.
“Film ini sangat relevan dijadikan studi kasus untuk menilai suatu kebijakan nasional melalui ketiga dimensi keadilan tersebut,” ujarnya yang akrab dipanggil Icha.
Selain itu, dosen pengampu mata kuliah Kajian Agraria itu juga menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis nasional wajib menjunjung tinggi UUD 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Melalui diskusi ini, Icha berharap mahasiswa mampu memiliki kemampuan argumentasi serta pola pikir kritis ketika nantinya diposisikan sebagai pengambil kebijakan. “Kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari sisi ekonomis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral, sosial, budaya, dan keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ambro menyoroti bahwa film dokumenter merupakan media yang mampu membangun kesadaran publik terhadap suatu gagasan. Film dokumenter pada umumnya bersifat investigatif. Apa yang ditampilkan merupakan gambaran nyata dari kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
“Narasi dalam film dokumenter memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi dan memperluas pengetahuan masyarakat terhadap suatu isu,” katanya.
Jurnalis senior ini juga menilai aspek provokatif dalam film dokumenter merupakan hal yang wajar dan justru perlu dikritisi secara sehat.
“Provokasi di sini bukan untuk menyulut emosi, tetapi sesuatu yang mampu mendorong kita untuk menentukan sikap terhadap suatu persoalan,” jelasnya.
Menutup sesi diskusi, Ambro menegaskan bahwa kampus adalah ruang yang tepat untuk mengeksplorasi ide, gagasan, maupun kritik dari sudut pandang akademik. Sehingga perlu bagi kampus mengawal dan memberi ruang dalam setiap proses dialektika mahasiswanya. “Segala bentuk intervensi terhadap kebebasan berpikir justru dapat melemahkan marwah akademik itu sendiri,” pungkasnya. (gdn)
