EkbisHeadlineIndeksMakro

Sinergi Bank UMKM dan Pemprov Jatim Tingkatkan Pemberdayaan BUMDes dan BUMDesMa

×

Sinergi Bank UMKM dan Pemprov Jatim Tingkatkan Pemberdayaan BUMDes dan BUMDesMa

Sebarkan artikel ini

 Surabaya, PMP –  Bank UMKM Jawa Timur bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa  Timur  dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jatim meningkatkan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa).

Penandatanganan sinergi dilakukan dalam Rapat Koordinasi tentang Pemberdayaan BUMDes/BUMDesMa dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Bank UMKM Jatim, di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Kamis (23/2/2023).

“Tujuannya untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian desa yang potensinya masih sangat luar biasa,” kata Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Yudhi Wahyu M dalam kata sambutannya.

Dalam sinergi tersebut nantinya Bank UMKM Jatim  akan memberikan dukungan pembiayaan modal melalui layanan produk perbankan kepada BUMDes/BUMDesMa binaan Dinas DPMD Provinsi Jatim.

Yudhi menjelaskan selama ini Bank UMKM tidak hanya memberikan pembiayaan modal saja kepada UMKM  namun juga mencarikan pasar serta akses jaringan keluar, termasuk ke luar pulau dan luar provinsi.

Baca Juga :  Drajat Sunaryadi, Direktur Bank yang Peduli Nasib Pelukis

“Dalam acara misi dagang, Bank UMUM juga memberikan fasilitasi agar bisa keluar provinsi. Bahkan keluar negeri,” katanya.

Karenanya Yudhi berharap Bank UMKM Jatim akan lebih berperan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui unis usaha BUMDes dan BUMDesMa di seluruh Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala PMDP Jatim Budi Sarwoto menjelaskan saat ini Jatim memiliki 7.721 desa. Dari jumlah itu yang memiliki BUMDes ada 6.490 desa, dengan klasifikasi maju 1.400 BUMDes, berkembang 2.353 BUMDes dan 2.737 BUMDes pemula.

“Setelah memiliki Klinik BUMDes sejak 2019, jumlah BUMDES yang maju sangat signifikan. Setiap tahun jumlahnya naik 100 persen lebih,” katanya.

Dengan adanya pandemi yang dirasakan masyarakat, Budi mengatakan DPMD memiliki tiga tugas dalam rangka pemulihan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19.

Pertama, melaksanakan program Jatim Puspa (Pengembangan Usaha Perempuan), yakni dengan memberikan bantuan sebesar Rp2,5 juta untuk wanita di Jatim agar bisa mendirikan usaha.

Baca Juga :  Status Badan Hukum Bank UMKM Jawa Timur Berubah dari PD Menjadi PT

Kedua, Desa Berdaya, dengan memberikan bantuan sebesar Rp100 juta kepada desa, untuk menggali potensi desa yang ada.

“Selama ini desa memiliki potensi besar seperti gunung, sungai, atau sawah yang sangat indah. Namun karena setiap hari sudah mereka lihat, mereka menganggap hal yang biasa. Namun bagi orang luar, ini adalah potensi yang bisa dijual,” jelasnya.

Program ketiga adalah kegiatan pemberdayaab BUMDes/BUMDesMa. “Acara ini bagian dari upaya untuk meningkatkan BUMDES/BUMDESMA,” paparnya.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Budi Raharjo memberikan apresiasi terhadap sinergi tersebut yang diharapkan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi BUMDes/BUMDesMa di Jatim.

“Biro Perekonomian sebagai Pembina BUMD sangat berterima kasih dan bangga, karena dengan adanya even tersebut akan meningkatkan profitabilitas bank,” katanya.

Menurut Budi Raharjo, perkembangan ekonomi tidak hanya melulu dari investasi, pertumbuhan perdagangan, industri dan pengolahan pertanian saja. Namun juga dari pemberdayaan masyarakat di desa.

Baca Juga :  Bank UMKM Kerja Sama BPN Jatim Buka Akses Usaha Pemilik Sertifikat Tanah

“Struktur pekerjaan paling banyak ada di desa. Dengan adanya acara ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Bank UMKM Jawa Timur, DPMD, OJK dan Pemdes untuk meningkatkan perekonomian Jatim,” kata Budi Raharjo.

Deputi Direktur Manajemen Strategi OJK Jatim Ismirani Saputri  mendukung sinergi tersebut yang sekaligus sebagai pembentukan dan pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD) di Jawa Timur.

Ismirani menyebut baik LKD, lembaga keuangan mikro (LKM) serta unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma), merupakan hasil transformasi dari eks unit pengelola kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Desa.

“Pembentukan LKD sejalan dengan komitmen OJK untuk terus meningkatkan dan mengembangkan perekonomian desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan,” pungkas Ismirani. (nas)