Jakarta, pmp – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah kembali mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur Rp413 triliun dalam APBN 2021 untuk mendukung pembangunan ekonomi digital Indonesia yang memiliki potesi luar biasa.
“Itu untuk apa saja? Membangun base transmission station di lebih dari 5 ribu desa yang kita tahu ada 12 ribu desa belum terkoneksi ICT,” kata Sri Mulyani dalam pembukaan Indonesia Fintech Summit 2020 di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
Sri Mulyani menyatakan laporan proyeksi dari hasil riset oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menggambarkan potensi ekonomi digital Indonesia sangat luar biasa. Riset tersebut memperkirakan potensi untuk internet dari 2019 ke 2025 akan naik lebih dari tiga kali lipat dari 40 miliar dolar AS menjadi 133 miliar dolar AS.
Kemudian untuk nilai transaksi e-commerce akan naik lebih dari empat kali lipat yaitu dari 20 miliar dolar AS menjadi 82 miliar dolar AS dan jasa perjalanan online dari 10 miliar dolar AS menjadi 25 miliar dolar AS.
Selanjutnya untuk media online diperkirakan naik dari 3,5 miliar dolar AS menjadi 9 miliar dolar AS dan jasa kendaraan online dari 5,7 miliar dolar AS menjadi 18 miliar dolar AS.
“Artinya Indonesia sangat memiliki potensi luar biasa dalam bidang ekonomi digital, tapi potensi ini tidak bisa jadi sesuatu real dan konkrit jika tidak bangun berbagai necessary dan submission condition-nya,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Lahirkan Ribuan Talenta Digital Indonesia, IDCamp Indosat Ooredoo Panen CSR Award
Ia menjelaskan submission condition dalam hal ini merupakan infrastruktur yang memadai sehingga membuat seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke dapat mengakses internet.
“Tidak ada istilah terluar, terpinggirkan, atau tertinggal. Mereka perlu mendapat akses internet makanya kita perlu membangun infrastruktur,” tegas Sri Mulyani.
Terlebih lagi riset dari World Economic Forum (WEF) menggambarkan Indonesia akan berhasil mencapai tujuan tersebut jika dapat memenuhi empat masalah.
Empat masalah tersebut adalah infrastruktur termasuk ICT, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mampu mengadopsi ICT, serta institusi dan regulasi.
“Kalau kita lihat infrastruktur saja, pemerintah karena situasi tahun ini ada COVID-19 jadi kita agak slowdown,” kata Sri Mulyani. (hps)