PenaMerahPutih.com
Headline Indeks Nusantara

Insentif Pajak Pemprov Jatim Hasilkan Pajak Kendaraan Bermotor Rp 1,45 Triliun

 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  meninjau mobil kelililng pembayaran STNK di Tuban.

Surabaya, pmp  – Tiga juta wajib pajak kendaraan bermotor memanfatkan insentif pajak melalui program Diskon Ramadan yang digagas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Melalui skema tersebut, Pemprov telah mengeluarkan insentif keringanan pajak hingga Rp 95,57 miliar.

“Sangat menggembirakan, insentif tersebut mampu mendorong kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD Jatim sebesar Rp 1,45 triliun,” kata Khofifah di sela prosesi Serah Terima Jabatan Bupati Tuban di Kantor DPRD Tuban, Jumat (25/6/2021).

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini  mengungkapkan apresiasi dan rasa terimakasih setinggi-tingginya kepada wajib pajak di Jatim karenadi tengah pandemi Covid-19, tingkat kepatuhan  masyarakat Jatim masih tetap tinggi sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap PAD Jatim.

“Kesadaran membayar pajak yang tinggi ini adalah bagian dari kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap Pemprov Jatim. Maka ini akan menjadi energi luar biasa bagi seluruh upaya Pemprov dalam meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Jatim,” katanya.

Baca Juga :   Maksimalkan Infrastruktur dan Fasilitas Penunjang Dorong Percepatan Pemulihan Pariwisata Jatim

Sejak dimulainya Diskon Ramadan pada 20 April hingga ditutup pada 24 Juni, diskon yang diiringi pembebasan sanksi administratif PKB serta BBNKB tersebut sukses menarik animo lebih dari 3,09 juta wajib pajak di Jatim. Selain insentif dan pembebasan sanksi administratif, Diskon Ramadan juga meliputi pembebasan PKB dan BBNKB kendaraan listrik.

“Satu paket kebijakan ini alhamdulillah mampu memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama, insentif ini memberikan keringanan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, insentif ini juga berhasil memberi signifikansi terhadap penerimaan daerah Pemprov Jatim,” ungkapnya.

Siskon yang diberikan untuk kendaraan roda 2 sebesar 15 % dan roda 4 atau lebih sebesar 5% telah dimanfaatkan 2,45 juta wajib pajak. Insentif yang dikeluarkan Pemprov sebesar Rp 95,31 miliar dan penerimaan sebesar Rp 1,15 triliun. Selanjutnya pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dimanfaatkan 631.000  wajib pajak. Dari jumlah tersebut, denda yang dibebaskan Pemprov Jatim mencapai Rp 244,07 juta dengan penerimaan sebesar Rp 292,92 miliar.

Baca Juga :   Gubernur Resmikan Pembangunan 50 Huntara Korban Semeru

Sementara pembebasan PKB kendaraan listrik Jatim dimanfaatkan oleh 91 wajib pajak, dengan insentif yang dikeluarkan sebesar Rp 14,99 juta dan penerimaan sebesar Rp 78,28 juta.

“Pemerintah akan melakukan evaluasi dari setiap kebijakan yang telah dikeluarkan. Masyarakat tentu berharap keringanan pajak seperti ini akan berlaku lebih lama. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan efektifitasnya dari setiap kebijakan yang diambil,” ujar mantan Menteri Sosial RI tersebut.

Terdorong dengan skema Diskon Ramadan tersebut, Khofifah mengaku Pemprov Jatim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mampu merealisasikan target penerimaannya hingga 51,21 persen atau senilai Rp 6,75 triliun menjelang akhir triwulan dua. Angka ini jauh lebih tinggi dari target realisasi triwulan II sebesar 45 persen dari total target Rp 13,19 triliun.

Baca Juga :   Inilah Strategi Jitu Gubernur Khofifah Percepat Pemulihan Ekonomi Jatim

Penerimaan tersebut paling banyak berasal dari kontribusi PKB sebesar Rp 3,07 triliun dan kontribusi BBNKB Rp 1,81 triliun. Kontribusi tertinggi berikutnya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp 1,06 triliun yang disusul pajak rokok Rp 780,92 miliar dan pajak air permukaan Rp 16,13 miliar. Terakhir, penerimaan pajak juga disokong oleh penerimaan lain-lain sebesar Rp 8,28 miliar serta retribusi jasa usaha Rp 1,7 miliar.

“Mudah-mudahan setelah diskon ini berakhir masyarakat akan tetap patuh membayar kewajibannya. Karena pajak yang dibayar akan membantu pembiayaan pembangunan di Jatim dan kembalinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jatim,” pungkasnya. (hps)