PenaMerahPutih.com
Headline Indeks Polkam

Kasus Baru COVID-19 Luar Jawa-Bali Melonjak 54%, Presiden Instruksi Respons Cepat

Presiden Jokowi menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi.
Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus COVID-19 paling tinggi per 5 Agustus 2021, yaitu Kaltim, Sumut, Papua, Sumbar dan Riau.(BPMI Setpres)

Bogor, pmp – Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI dan Polri, merespons cepat lonjakan kasus baru COVID-19 di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa dan Bali dalam rentang dua minggu terakhir, di mana per Jumat 6 Agustus 2021 melonjak 21.374 kasus atau 54% kasus baru secara nasional.

Tercatat angka kasus positif baru COVID-19 di luar Jawa-Bali pada 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru nasional, kemudian per 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44% dari total kasus baru nasional, serta pada 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54% dari total kasus baru secara nasional.

“Saya perintahkan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri untuk betul-betul mengingatkan selalu Pangdam, Kapolda dan Danrem, Dandim, Kapolres untuk betul-betul secara cepat meresponss dari angka-angka yang tadi saya sampaikan. Karena kecepatan ada di situ,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya saat memimpin rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (7/8/2021) seperti dirilis presiden.go.id.

Presiden menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per 5 Agustus 2021, yaitu Kalimantan Timur 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat 14.496 kasus aktif, serta Riau 13.958 kasus aktif.

Baca Juga :   PPKM Level 4 Jatim Turun dari 30 Daerah Jadi 18 Daerah, Hanya Sampang Level 2

Selanjutnya pada Jumat (6/8/2021), angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.892 kasus, Riau naik menjadi 14.993 kasus, Sumatera Barat naik menjadi 14.712 kasus, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan.

“Hati-hati ini selalu naik dan turun, dan yang perlu hati-hati NTT. Saya lihat dalam seminggu kemarin, tanggal 1 Agustus 2021, NTT masih 886 (kasus aktif), 2 Agustus 410 kasus baru. Tanggal 3 Agustus 608 kasus baru. Tanggal 4 Agustus 530 (kasus baru). Tetapi lihat di tanggal 6 Agustus kemarin, 3.598 (kasus baru). Yang angka-angka seperti ini harus diresponss secara cepat,” imbuhnya.

Tiga Hal Strategis

Menurut Kepala Negara ada tiga hal penting dan strategis yang harus segera dilakukan dalam menurunkan kasus COVID-19 di Jawa-Bali.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Lepas 1.500 Tukik di Cilacap Jaga Kelestarian Penyu

Pertama, membatasi mobilitas masyarakat. “Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat harus direm. Yang pertama yang paling penting dan ini semua Gubernur harus tahu, Pangdam, Kapolda, semua harus tahu. Artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu,” jelasnya.

Kedua, Presiden meminta Panglima TNI menggencarkan pengetesan dan penelusuran atau testing dan tracing sehingga mereka yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif bisa segera ditemukan dan dipisahkan sehingga kasus COVID-19 tidak menyebar luas.

“Responss secara cepat karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau tidak, orang yang punya kasus positif sudah ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Segera temukan. Yang kedua testing dan tracing, sekali lagi, segera temukan. Dites ketemu, di-tracing dia kontak dengan siapa, itu yang kedua,” tegasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menginstruksikan agar para pasien positif COVID-19 segera dibawa ke tempat isolasi terpusat (isoter). Terkait hal tersebut, Presiden meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota menyiapkan tempat-tempat isolasi terpusat di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung olah raga, balai, hingga sekolah.

Baca Juga :   Presiden : PPKM Darurat Dibuka Bertahap 26 Juli 2021 Jika Tren COVID-19 Turun

“Saya minta Menteri PUPR juga membantu daerah dalam rangka penyiapan isoter ini. Terutama di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan, yang segera harus meresponss dari angka-angka yang ada. Dan juga libatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), pintu utama dalam penanganan pasien. Bisa kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine, tapi kalau nggak, ya lewat telepon pun nggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada,” paparnya.

Presiden kemudian menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan COVID-19 sehingga meminta semua pihak mendukung vaksinasi COVID-19 nasional. Presiden juga meminta para kepala daerah segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat begitu mendapatkan stok vaksin.

“Jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari-dua hari, langsung suntikkan kepada masyarakat. Habis, minta (pemerintah) pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama, baik di dinkes maupun di rumah sakit dan puskesmas. Perintahkan segera semua untuk segera suntikkan karena kecepatan akan memberikan proteksi pada rakyat kita. Akan saya ikuti terus, angka-angka harian ini,” tandasnya.(gdn)