Jakarta, pmp – Mayoritas publik Indonesia menyatakan siap mempertahankan tegaknya NKRI dan menolak wacana penerapan agama sebagai dasar kehidupan bernegara. Hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) membuktikan publik yang lebih setuju mempertahankan NKRI mencapai 81,5%.
“Hampir mayoritas mutlak publik menyatakan siap mempertahankan tegaknya NKRI dan menolak wacana agar Indonesia menerapkan agama sebagai dasar kehidupan bernegara,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta SK seperti dikutip Antara, Rabu (26/11/2020).
Sementara hanya sebagian kecil yang menginginkan Indonesia menjadi negara agama 13,3% dan 5,2% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Belakangan muncul kekhawatiran soal ancaman terhadap NKRI yang ditandai gerakan politik identitas dan berbau SARA. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 menjadi bukti nyata kentalnya politik identitas.
“Menguatnya politik identitas memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 yang nyaris membelah masyarakat dalam polarisasi yang belum usai hingga sekarang,” kata Okta.
Menurutnya, sejak Republik Indonesia berdiri, para founding fathers telah menyusun konsensus Pancasila sebagai dasar negara kesatuan di tengah kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
Pancasila merupakan ideologi final sebagai titik kompromi dari keberagaman, sehingga mengubah Pancasila dan NKRI berpotensi memecah-belah bangsa Indonesia.
Namun belakangan, gejolak politik identitas muncul dengan lahirnya perda-perda bernuansa keagamaan hingga munculnya paham khilafah yang menimbulkan resistensi dan menguatkan kembali semangat mempertahankan Pancasila dan NKRI.
Hasil survei CPCS yang dilakukan 11-20 November 2020 dengan jumlah responden 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak dengan margin of error ±2,9% dan tingkat kepercayaan 95%, tentu merupakan sinyal optimisme yang menunjukkan kuatnya dukungan publik terhadap NKRI dan penolakan terhadap negara agama.
Para elite politik dan tokoh bangsa diharapkan terus menjaga komitmen dan tidak latah memainkan politik identitas demi kepentingan pribadinya.
“Keberagaman memang menjadi fitrah bangsa ini, karena itu bangsa kita memilih untuk bersatu alih-alih bercerai-berai,” pungkas Okta.(bim)