Surabaya, pmp – Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat di 19 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menggelar Pilkada agar jangan golput dan tetap menyalurkan aspirasinya pada Rabu 9 Desember. Sementara bagi penyelenggara diwajibkan menerapkan protokol kesehatan berlapis.
“Pelonggaran protokol kesehatan, baik saat pencoblosan pada Rabu 9 Desember, penghitungan, maupun pascapenghitungan seperti syukuran kemenangan, bisa memunculkan risiko serius yakni munculnya klaster-klaster baru penularan,” kata Khofifah saat Rapat Koordinasi Tim Desk Pilkada, di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Senin (7/12/2020).
Oleh karena itu semua pihak harus sadar betul jika COVID-19 masih ada sehingga penerapan protokol kesehatan wajib diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun pemilih.
“Bahkan menurut saya penerapan protokol kesehatan harus berlapis,” tegas Khofifah.
Menurut Khofifah, jika tahapan berlangsung pagi hingga malam, maka penyelenggara harus memikirkan cara mengedukasi masyarakat agar tidak berkerumun. KPPS maupun Tim Panitia TPS termasuk seluruh saksi harus menjalani rapid test sebelum melaksanakan tugas. Ketersediaan masker harus ekstra mengingat idealnya masker diganti setiap 4 jam sekali.
“Apabila ada satu orang yang tidak terdeteksi dan menjadi OTG ketika bertemu dengan banyak orang akan sangat berbahaya. Puskesmas harus melakukan pelapisan layanan kesehatan sesuai kemampuan cakupan TPS. Ini hal baru yang dulu belum pernah ada pengalaman kesiapsiagaan Puskesmas saat Pilkada,” jelasnya.
Kerahkan Tagana di TPS Rawan
Guna memastikan seluruh protokol kesehatan diterapkan disiplin, Pemprov Jatim mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang akan disebar di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dinilai rawan.
“Takmir masjid dan mushola saya harap bisa membantu menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai jam yang tercantum di .undangan. Ingatkan pula untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” imbuhnya.
Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, Pilkada dikatakan sukses ketika tingkat partisipasi masyarakat tinggi, prokes terjaga, serta berlangsung dengan tertib dan aman. Pemerintah dan masyarakat harus mengedepankan sinergitas dan komunikasi yang baik antara KPU dan Bawaslu.
Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan, TNI akan backup Polri dengan mengerahkan pasukan sekitar 5.712 personil. TNI telah memetakan area kerawanan, seperti di wilayah kepulauan yakni Masalembu dan Kangean.
“Kami sudah mengidentifikasi tingkat kerawanan terutama selisih suara yang tipis yang nantinya dapat menyebabkan kerawanan pasca Pilkada,” tegas Pangdam.(hps)