Surabaya, PMP – BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur bekerja sama One Pesantren One Product (OPOP) Pemprov Jawa Timur mempercepat perluasan kepesertaan JKN sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022.
Deputi Direksi Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengatakan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Jatim ada 32 juta peserta dari total dari 41 juta jumlah peserta (JKN).
“Agar seluruh penduduk Jatim terjangkau JKN-KIS, BPJS Kesehatan menggandeng OPOP dengan melibatkan pondok pesantren untuk percepatan jumah peserta. Tahun 2024 OPOP akan hadir di 1.000 ponpes,” terang Puja, Kamis (24/3/2022).
Puja menyebut kepesertaan yang masih rendah jumlah kepesertaanya terletak di segmen peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang berasal dari kalangan informal maupun usaha mikro kecil.
Selain itu, lanjut Puja, pondok pesantren juga memiliki fasilitas kesehatan (faskes) tersendiri sehingga harapannya akan membantu memenuhi kebutuhan faskes di wilayah Jawa Timur.
“Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta. Harapan pondok pesantren yang memiliki layanan kesehatan ini dapat meningkatkan standarnya dan bekerja sama dengan kami. Sehingga nantinya akses layanan kesehatan juga bisa lebih mudah,” tegas Puja.
Kerja sama yang dilakukan turut melibatkan warga pondok pesantren sebagai Kader JKN yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini mengacu pada program pembangunan jangka panjang, diharapkan tahun 2024 cakupan Peserta Program JKN-KIS di wilayah Jawa Timur telah mencapai 98%.
Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengharapkan kegiatan yang dilakukan pada hari ini bisa membawa dampak positif bagi pesantren-pesantren di Jawa Timur.
Menurutnya peran OPOP sangat penting dalam peningkatan kualitas kesejahteraan pesantren.
“Seluruh yang tergabung dalam OPOP niatkan ini sebagai dakwah, niatkan ini sebagai penguatan jihad melawan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Ini menjadi menarik OPOP bila bisa memberikan semangat kepada santri-santri untuk menyiapkan program ekonomi dan kesejahteraan di kalangan pesantren. Tidak hanya untuk santrinya tapi juga alumninya agar pesantren bisa menjadi mandiri,” kata Gubernur Khofifah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi yang juga Ketua OPOP Jatim menjelaskan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kerjasama primer antara Badan Penyelenggara dengan Pondok Pesantren dalam bentuk jaminan kesehatan.
“Tujuannya untuk perlindungan kesehatan bagi pengasuh pondok pesantren, para guru pengajar di pondok pesantren dan santri pondok pesantren,” kata Wahid Wahyudi. (nas)