SURABAYA, PMP – Ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2025 tercatat tumbuh solid 5,22% secara tahunan (year on year / yoy) dan menjadi kontributor terbesar kedua nasional. Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur memperkirakan hingga akhir 2025 akan tumbuh 4,7%-5,5% (yoy) dengan inflasi 2,5-1%.
“Pada 2026, perekonomian Jawa Timur diprakirakan semakin tumbuh kuat di kisaran 4,8% – 5,6% (yoy) yang ditopang keyakinan konsumen dan penjualan ritel, serta adanya stimulus pemerintah,” kata Deputi Kepala Perwakilan, M. Noor Nugroho melalui rilis Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang diterima Minggu (30/11/2025).
Kantor Perwakilan BI Jatim bersama pemda mendorong percepatan ekonomi melalui High Level Meeting pimpinan daerah, promosi investasi, penguatan kapasitas proyek, dan digitalisasi pembayaran, dengan enam fokus kolaborasi PTBI Jatim 2025 yakni akselerasi investasi daerah, penguatan industri, penguatan UMKM, optimalisasi keuangan daerah, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengendalian inflasi sebagai upaya mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.
Adapun pada gelaran PTBI 2025, Pemprov Jatim memperoleh award untuk kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik 2025 untuk Kawasan Jawa — Bali.
Plt, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Aftabuddin RZ menyampaikan peran strategis Jawa Timur sebagai provinsi terbesar kedua kontributor PDB nasional dan juga perannya sebagal lumbung pangan Nusantara membuat Jatim menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
“Keberadaan pelabuhan internasional, bandara, jaringan tol, dan kawasan industri yang saling terhubung telah membentuk ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.
Pada PTBI 2025 yang digelar hybrid di Jakarta, pada Jumat (28/11/2025), Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyampaikan optimisme perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi.
“Bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 berada di kisaran 4,7-5,5% dan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9-5,7% dan 5,1-5,9% didukung oleh konsumsi dan ivestasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia,” kata Perry.
Inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,5% lebih kurang 1% pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalan inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.
Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat. Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stablecoins pihak swasta.
“Sinergi merupakan prasyarat dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional agar pertumbuhan dapat lebih tinggi dan berdaya tahan,” kata Perry.
Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakim kompleks, yang meliputi lima area penting, yakni: (i) memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, (i) mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan, (ii) meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan; (iv) mengakselerasi digitalisasi efkonomi-keuangan nasional; serta (v) memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan regional.
Sinergi kebijakan transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Kebijakan transformasi sektor rill ditempuh baik melalui kebijakan industrial maupun kebijakan reformasi struktural, yang saling melengkapi, Kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor prioritas nasional, termasuk diantaranya hilirisasi khususnya berbasis sumber daya alam, industri teknologi, serta indusri padat karya.
Sementara itu, kebijakan struktural diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur, serta penguatan kebijakan perdagangan dan investasi, termasuk melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusatpusat pertumbuhan.
“Bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dalam sinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional,” tandasnya.
Kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stabilitiy) dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (pro-growth).
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (pro-growth). Bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai dengan BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian. Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas. (hap)
