Jakarta, PMP – Pemerintahan Presiden Jokowi secara tidak langsung sedang menghancurkan negeri ini terkait kebijakan terhadap pabrik semen Rembang. Pabrik yang telah siap beroperasi dan bernilai Rp 4,9 triliun itu hingga kini tak bisa berproduksi dengan melakukan penambangan akibat hasil rekomendasi yang dikeluarkan Tim KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Pusat.
“Indonesia kan gencar promosi investasi. Tapi perlakuan investasinya kepada perusahaan BUMN justru seperti itu. Kan terbalik dengan apa yang dipromosikan,” kata Ir Djuni Thamrin, MSc, PhD, pengamat kebijakan publik dari Concern Think Thank Institute kepada penamerahputih.com, pada Sabtu (29/4/2017).
Menurut Djuni, hasil rekomendasi Tim KLHS Pusat sangat dipaksakan dan tidak bisa dipergunakan sebagai keputusan untuk melarang semen Rembang beroperasi. Apalagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sejak awal sudah memenuhi seluruh aturan yang ditetapkan, seperti AMDAL dan melengkapi 51 jenis perizinan lainnya.
“Presiden Jokowi kan bisa segera mendorong agar semen Rembang yang sudah berdiri segera berproduksi dan melakukan penambangan. Tapi memang harus diawasi dengan ketat,” ujarnya.
Apa yang terjadi saat ini, menurut Djuni, tak lain disebabkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki yang lebih condong kepada pihak yang selama ini menolak pabrik semen Rembang. “Tim KLHS berani mengeluarkan rekomendasi seperti itu karena di-backup oleh KSP. Apalagi Teten lebih condong ke pihak kontra, karena dia berasal dari kalangan NGO,” katanya.
Mengapa Presiden Jokowi dinilai sedang menanam bibit kehancuran untuk masa depan politiknya? Mengapa hasil rekomendasi Tim KLHS disebut sebagai bola panas buat Presiden Jokowi? Mengapa Presiden Jokowi dibajak oleh para pembantunya? Berikut wawancara lengkapnya;
Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah pusat terkait pabrik semen Rembang?
Hasil rekomendasi Tim KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sangat dipaksakan. Apalagi dari sisi waktu. Padahal apa yang dilakukan KLHS merupakan suatu pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara rutin, bukan reaksional seperti persoalan semen Rembang.
Masalahnya kemudian, hasil rekomendasi itu dipakai oleh presiden sebagai instrumen untuk mengambul keputusan, meski ternyata terbukti presiden sendiri tidak berani ambil keputusan.
Rekomendasi KLHS tidak seharusnya dijadikan dasar membuat keputusan terkait pabrik semen Rembang?
Iya. Salah tempat menggunakan instrumen KLHS untuk mengambil keputusan berjalan atau tidaknya pabrik semen Rembang. Sebab PT Semen Indonesia (PTSI) sejak awal sudah mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan negara, seperti AMDAL dan melengkapi 51 jenis perizinan lainnya. Mekanisme yang telah ditempuh PTSI seharusnya dihormati. Apalagi semua perizinan sudah dinyatakan lolos.
Kalau hasil Tim KLHS dipergunakan untuk memprediksi ke depan, tidak untuk memgambil keputusan soal semen Rembang, itu malah bisa dihormati. Tapi hal yang terjadi, Tim KLHS dibentuk beranggotakan orang-orang yang secara ideologis sudah kontra keberadaan pabrik semen Rembang. Maka wajar kalau masukan dari ahli geologi mengenai karst tidak didengar. Wajar kalau ada ahli geologi yang marah dan bilang, tutup saja jurusan penambangan di ITB kalau tidak boleh menambang di atas CAT (Cekungan Air Tanah).
Kemudan warga pro semen Rembang yang jumlahnya 7.000 KK di sekitar ring-1 pabrik juga sama sekali tidak diajak berbicara. Apalagi banyak studi-studi yang temuannya sangat kontradiktif dengan hasil Tim KLHS. Paling nyata adalah studi yang dilakukan Badan Geogologi yang hasilnya dilaporkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. Entah bagaimana, terakhir Badan Geologi justru seolah mendapat tekanan.
Kesimpulannya?
Tim KLHS tidak layak meng-adjust kebijakan pembangunan. Apalagi pembangunan pabrik semen yang sebenarnya tidak ada masalah sejak awal. Masalah kan baru muncul setelah segilintir orang mempermasalahkannya.
Kenapa Tim KLHS akhirnya mengeluarkan rekomendasi seperi itu?
Menurut saya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK –yang membentuk Tim KLHS) tidak mau kehilangan muka. Padahal hasilnya justru menjadi bola panas buat Presiden Jokowi yang harus mengambil keputusan.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki juga seharusnya tidak membawa bola panas itu ke presiden. Teten harusnya bisa menangani dan melakukan koordinasi antarkementerian. Begitu dibawa ke presiden, hal itu justru membuat presiden tersandera. Akhirnya mencari cara yang sepertinya win-win solution, meski hasilnya tidak win-win solution. Jadi sebenarnya hanya bom waktu karena ke depan bakal terus ada perlawanan.
Ada yang mengatakan Tim KLHS di-backup oleh KSP?
Akhirnya memang terbaca seperti itu. Tim KLHS berani mengeluarkan rekomendasi seperti itu karena di-backup oleh KSP. Apalagi Teten lebih condong ke pihak kontra, karena dia berasal dari kalangan NGO. Seharusnya sebagai pejabat negara, dia harus berdiri di atas semua kelompok. Tidak bisa lagi memenangkan kelompok tertentu. Dia pemikirannya masih sektoral. Masih belum berpikir mengelola negara.
Bagaimana dampak dari manuver Teten terhadap Presiden Jokowi?
Sebenarnya presiden rugi. Tapi saya dengar, Teten 24 jam menemani Pak Jokowi. Jadi dia bisa memberi input yang paling didengar Jokowi. Dari sisi politis, Jokowi sebenarnya sudah menanam bibit kehancuran untuk masa depan politiknya.
Presiden Jokowi sebenarnya bisa bersikap lebih adil. Misalnya memutuskan semen tetap jalan, tapi memperketat seluruh aturan dan mengawal penambangan semen Rembang agar tidak merusak lingkungan. Kalau terindikasi merusak lingkungan, segera peringatkan atau beri sanksi. Lha ini, semen Rembang dilarang menambang, tapi belasan perusahaan swasta faktanya tetap berproduksi. Termasuk pabrik-pabrik semen lain di Jateng. Ini tidak adil.
Mengapa tidak adil?
Lho, mengapa perusahaan milik negara justru dihajar habis? Padahal ini kan ujung-ujungnya untuk reserve rakyat. Terus kemudian digebyah-uyah bahwa pembangunan pasti merusak lingkungan. Itu membuat saya tidak terima. Intuitif akademik saya terganggu. Hal itulah yang kemudian membuat saya perlajari, apakah benar PT SI melanggar sedemikian hebohnya? Ternyata tidak.
PTSI sudah memperhatikan faktor pembangunan yang sustainable. Tapi ternyata ada kelompok orang yang tidak mau ada perubahan terhadap landscape alam. Ini kan lucu. Tidak akan bisa karena pertambahan penduduk membutuhkan cara-cara inovatif. Hal terpenting mencari jalan keluar yang win-win.
Saya setuju soal mempertahankan pangan. Bukankah semuanya bisa diatur di dalam tata ruang. Toh, PTSI juga tidak menyalahi RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) Jateng. Persoalannya, sekarang semua disalahkan oleh hasil riset terbaru yang dilakukan Tim KLHS. Mereka menyalahkan RTRW, menyalahkan CAT. Jadi sekarang yang main adalah argumentasi politik, bukan lagi argumentasi ilmiah.
Maksudnya persoalan semen Rembang sudah bergulir ke ranah politik?
Ya jelas. Dan sayangnya, kekuatan politik ini kemudian sangat tidak fair dalam menentukan cost dan benefit. Mereka hanya melihat satu aspek saja, yaitu lingkungan. Aspek lain seperti kesempatan kerja bagi masyarakat tidak dilihat. Jadi semuanya didominasi oleh suatu gerakan yang dilakukan kelompok-kelompok yang romantis. Mereka menggunakan alasan lingkungan ansih, tanpa komparasi yang lebih luas atas perkembangan manusia. Kalau paradigma seperti itu dipakai, Hongkong dan Singapura tidak bisa berkembang. Tapi buktinya mereka sekarang bagus kok.
Padahal ada teknologi bagaimana pengambilan batu gamping agar tidak merusak air di bawahnya. Bahkan malah bisa sebaliknya, justru menambah cadangan air di bawahnya. Apalagi teknologi itu dirancang oleh ahlinya.
Kalau memang ada kepentingan politis, siapa kira-kira?
Ya tentu dari pihak kompetitor. Baik swasta dalam negeri maupun asing. Itu sangat kelihatan. Mereka mendapat karpet merah untuk terus jalan, meskipun katanya akan dilakukan moratorium untuk seluruh pabrik semen. Saya setuju dengan Prof Hermawan Sulistyo bahwa Ketua KSP tidak mampu mengajak stakeholder pemerintah untuk duduk bersama. Dia lebih cenderung memenangkan pihak kontra semen, sehingga Prof Hermawan menyatakan ganti saja Teten Masduki.
Sayangnya presiden sejauh ini tak mengambil sikap?
Presiden tidak mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini, seolah-olah Presiden merestui melalui tindakan Teten. Presiden melakukan blunder politik dalam kasus semen Rembang.
Blunder politik seperti apa?
Kalau memang betul PTSI dan semen Rembang dihajar habis, itu jelas sebuah blunder. Indonesia kan gencar promosi investasi. Tapi perlakuan investasinya kepada perusahaan BUMN justru seperti itu. Kan terbalik dengan apa yang dipromosikan.
Kemudian uang negara yang terlanjur diinvestasikan di pabrik Rembang tidak bisa diputar secara cepat untuk dikembalikan secara produktif. Juga berbagai benefit dari PTSI selaku pabrik semen BUMN, yang tidak dimiliki pabrik semen lain, seperti reklamasi lingkungan, kesempatan kerja, ekonomi development, itu sekarang tidak tejadi. Dan berarti angka kemiskinan di Rembang tidak bisa diperbaiki.
Katanya Gubernur Jateng disuruh cari jalan lain untuk mengentas kemiskinan? Jalan lain seperti apa? Ya ini jalan keluar yang paling masuk akal untuk saat ini. Contohnya Tuban, begitu PTSI masuk, banyak investor sektor lain yang kemudian ikut masuk dan memberikan kontribusi dengan membuka kesempatan kerja baru. Usaha Kecil Menengah sudah pasti ikut bermunculan dan tumbuh. Teori ekonominya seperti itu. Terus terang saya bilang, terkait semen Rembang, Jokowi sedang dibajak oleh para pembantunya sendiri.
Apa untung ruginya rekomendasi KLHS bagi rakyat?
Menurut saya justru banyak ruginya buat negara. Pertama, secara internal di dalam pemerintahan pecah. Tidak bisa dipungkiri karena ada pro-kontra di pemerintahan meskipun sekarang pada diam. Tapi pasti hanya sesaat karena belum menyelesaikan persoalan.
Kedua dari sisi program pembangunan, kondisi ini sangat menggangu. Ketiga dari sisi iklim investasi. Semua investor yang bisnisnya terkait dengan sumber daya alam, sekarang semuanya wait and see. Apalagi pemain utama dalam kasus ini negara itu sendiri.
Menteri BUMN sempat menyatakan bahwa Presiden akan meresmikan pabrik Rembang pada April?
Nah makanya. Ada pertanyaan besar, bagaiama sih sebenarnya sikap politik Pak Jokowi? Sikap politik yang seharusnya tidak hanya mendengarkan satu sisi saja. Apalagi sebenarnya sebagian besar pembantu presiden di bidang ekonomi mengatakan bahwa semen Rembang harus jalan. Kenapa koq dikalahkan oleh KSP? Dikalahkan oleh suatu studi yang dilakukan tergesas-gesa dan tidak betul-betul dilakukan secara transparan dan terbuka.
Apa yang harus dilakukan Presiden Jokowi?
Presiden Jokowi kan bisa segera mendorong agar semen Rembang yang sudah berdiri mulai berproduksi dan melakukan penambangan. Tapi memang harus diawasi dengan ketat. Kalau PTSI mengatakan punya rencana produksi yang bersahabat dengan alam, harus dikontrol dengan ketat. Kalau memang ada tanda-tanda melanggar ya diperingatkan. Tapi jangan kemudian pabrik yang sudah berdiri senilai Rp 4,9 triliun dilarang beroperasi.
Kemudian lakukan suatu studi yang komprehensif melibatkan seluruh pihak. Tapi memang semua itu butuh leadership. Pak Jokowi kalau memang orang nasionalis, pemimpin yang mau membangun negaranya dengan semangat berdikari Bung Karno, dia harus lakukan itu. Kalau tidak dilakukan, secara tidak langsung kita telah menghancurkan negara sendiri.(bhimo)