Surabaya, pmp – Bupati Jember Faida diberi sanksi administratif oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Akibatnya, Bupati Faida bakal tak menerima gaji dan tunjangan selama enam bulan.
Menurut Gubernur Khofifah, sanksi diberikan karena Bupati Faida terlambat memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020.
“Sanksi itu untuk kepala daerah yang terlambat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS),” kata Khofifah, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (8/9/2020).
Menurut Khofifah, sanksi serupa bakal diberikan kepada seluruh kepala daerah yang melanggar. “Sebab regulasinya memang demikian,” katanya.
Keputusan sanksi Khofifah tertuang dalam surat nomor 700/1713/060/2020 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Bupati Jember yang ditandatangani di Surabaya pada 2 September 2020.
Menurut surat tersebut, hak-hak keuangan keuangan yang tidak dibayarkan kepada Bupati Faida terdiri dari gaji pokok dan tunjangan jabatan, tunjangan lainnya seperti honorarium, biaya penunjang operasional, serta hak-hak keuangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, pembahasan APBD Jember di DPRD tertunda karena rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Jember belum ditindaklanjuti Bupati Faida.
Tim dari Pemprov Jatim yang diwakili pihak inspektorat, pada 25 Juni 2020, datang ke Jember untuk mencari solusi permasalahan APBD Jember. Sayangnya pertemuan tidak membuahkan solusi sehingga inspektorat menyerahkan masalah ke Kemendagri.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, munculnya sanksi dari Gubernur Khofifah membuat masyarakat paham siapa yang salah dalam konflik antara DPRD Jember dan Bupati Faida.
“Sehingga warga tidak berpolemik siapa yang salah dan siapa yang benar,” katanya di DPRD Jember, Selasa.(gdn)