Banjarmasin, pmp – Ketua DPD PSI Kota Banjarmasin Antung Riduan berharap Pemerintah Kota Banjarmasin membangun infrastruktur pasar yang nyaman bagi masyarakat, selain meneguhkan sebutan Kota Banjarmasin sebagai pintu gerbang perdagangan Kalimantan Selatan.
“Kota Banjarmasin selain disebut Kota Seribu Sungai, juga disebut sebagai Kota Perdangan karena letak geografisnya yang sangat strategis. Tetapi pada faktanya jika melihat kondisi pasar-pasar yang ada, menjadi pertanyaan apakah Kota Banjarmasin masih layak disebut sebagai pintu gerbang kota perdagangan di Kalimantan Selatan?” kata Antung Riduan saat dihubungi di Banjarmasin, Senin (18/10/2021).
Padahal menurut Antung, Kota Banjarmasin selain memiliki pelabuhan besar yang mendukung perdagangan yaitu Pelabuhan Trisakti, juga memiliki 44 pasar yang tersebar di seluruh kecamatan di Banjarmasin. Salah satunya Pasar Sudimampir yang merupakan pusat grosir terbesar yang menjadi tujuan para pedagang laiknya Pasar Tanah Abang di Jakarta.
“Tapi ya itu tadi, kondisinya belum membuat nyaman para pedagang maupun pembeli yang berada di pasar. Padahal sangat mungkin membangun pasar menjadi nyaman sebagai tempat transaksi, selain bisa menjadi simbol kebanggaan masyarakat Banjarmasin maupun Kalsel. Jika Banjarmasin memiliki pasar yang representatif, tentu bakal meningkatkan perdagangan dan mendorong perekonomian,” tambahnya.
Hal lain yang menurut Antung harus dilakukan Pemkot Banjarmasin adalah mengelola dengan baik tata kota, memperbaiki dranase, menormalisasi sungai secara rutin untuk mencegah banjir, serta mengelola sampah dengan baik.
Agar pihak Pemkot serius memperhatikan hal-hal tersebut, Antung berharap DPRD Kota Banjarmasin benar-benar menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penetapan anggaran, serta pengawasan
“Sebab untuk membangun kota yang benar-benar membuat nyaman masyarakat, harus ada kesadaran diri kolektif dari semua pihak terkait,” katanya.
Antung pun memiliki pesan untuk para anggota DPRD Kota Banjarmasin, yakni harus tetap setia kepada kebenaran atau fakta yang ada di masyarakat, rajin turun ke konstituen masing-masing agar dapat selalu menyerap aspirasi masyarakat, serta membuat usulan-usulan produk hukum atau peraturan daerah terkait kepentingan masyarakat kepada Wali Kota.
“Tidak perlu DPRD membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer, seperti beberapa waktu lalu ketika DPRD kota Banjarmasin mengusulkan pergantian mobil dinas di saat puncak pandemi dan pemulihan pascabanjir yang melanda Banjarmasin dan kota-kota lain di Kalsel,” pungkasnya.(bim)