PenaMerahPutih.com
Headline Indeks Polkam

Pemprov Jatim Raih Provinsi Terinovatif Ajang Innovative Governement Award 2020

Jakarta, pmp – Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemprov Jatim raih Provinsi Terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 yang digelar Kemendagri. Penghargaan IGA 2020 diserahkan Kepala Balitbang Kemendagri A Fatoni  kepada Kepala BPSDM Provinsi Jatim Aries Agung Paewai, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2020).

“Penghargaan ini menjadi pendorong semangat kita untuk terus berinovasi memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Fatoni, Kemendagri memberi penghargaan terhadap langkah besar yang dilakukan pemerintah daerah mendorong reformasi sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui IGA 2020.

IGA 2020 merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah.

Baca Juga :   Hari Jadi Ke-75 Jatim, Gubernur Ajak Warga Gotong Royong Atasi Pandemi

Penilaian pengukuran indeks inovasi daerah melibatkan 15 dewan juri dari kementerian atau lembaga, media, juga berbagai instansi ataupun lembaga kredibel lain. Para pemenang IGA 2020 diusulkan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) Bidang Inovasi Daerah kepada Menteri Keuangan.

Pada IGA 2020 terhimpun sebanyak 14.897 inovasi yang disampaikan oleh 485 Pemerintah Daerah se-Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Ada lima kategori penghargaan yang  diberikan, yaitu: Provinsi Terinovatif, Kabupaten/Kota Terinovatif, Kabupaten/Kota Terinovatif kategori daerah tertinggal, Kabupaten/Kota Terinovatif kategori kawasan perbatasan, dan Kabupaten/Kota Terinovatif kategori Provinsi Papua dan Papua Barat.

Guna menentukan pemda terinovatif, penilaian dilakukan terhadap berbagai inovasi yang berhasil dilakukan pemerintah daerah. Kriterianya mengandung pembaharuan seluruh dan sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inovasi juga harus merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta dapat direplikasi.

Baca Juga :   Lampaui Target, Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jatim 2020 Rp 31,631 Triliun

Cettar Demi Kesejahteraan Rakyat

Menurut Khofifah, penghargaan IGA 2020 wujud apresiasi atas kerja keras dari seluruh pihak, khususnya  ASN di lingkungan Pemprov Jatim yang terus melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan  masyarakat. Dia mendorong ASN Pemprov Jatim agar terus menciptakan inovasi untuk  memberikan percepatan layanan yang makin Cepat-Efektif-Efisien-Tanggap-Transaparan- Akuntabel dan Responsif (Cettar) kepada seluruh masyarakat Jatim sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

“Sejalan dengan motto kerja ASN Pemprov Jatim Cettar yaitu Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif, maka Cettar akan mengalir ke semua sendi layanan perangkat daerah. Semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi, lebih cepat, serta lebih responsif dalam memberikan layanan kepada masyarakat Jawa Timur,” tambahnya.

Baca Juga :   Pemprov Jatim Siapkan Rp 10 Miliar Bangun Infrastruktur Pesisir Puger

Sementara Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori berpesan agar inovasi harus selalu ada di setiap nafas pelaksanaan urusan pemerintahan. Inovasi seyogyanya sudah harus menjadi visi pemerintah daerah, terutama sebagai katalisator dalam mempermudah investasi dari pusat ke daerah.

“Inovasi diharapkan menjadi katalisator untuk mempermudah pertumbuhan investasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan investasi, mulai dari pusat hingga daerah dengan filosofi inovasi yang harus bisa memangkas biaya (cut off cost of the money), memangkas jalur birokrasi yang panjang (cut off bureaucratic path), serta memangkas waktu yang panjang (cut off the time) yang dalam implementasinya dijalankan dengan motto lebih cepat (faster), lebih mudah (easier), lebih murah (cheaper), lebih pintar (smarter) dan lebih baik (better),” tandas Hudori.(hps)